Pasal 15

(1) Dalam mendukung pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat membentuk tim koordinasi. (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Otorita Ibu Kota Nusantara; b. kementerian/lembaga;

c. pemerintah daerah; dan d. akademisi/pakar. (3) Tim koordinasi sebagaimana dimakaud pada ayat (2) dapat memberikan rekomendasi langkah perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan IKN sebagai berikut: a. percepatan pelaksanaan kegiatan; b. penyesuaian target kegiatan; c. penajaman lokasi kegiatan; dan/atau d. penghentian sementara atau permanen kegiatan yang tidak relevan dan/atau tidak mendukung capaian Perincian

Ibu Kota Nusantara.