Pasal 66

Setiap pembentukan regulasi harus dilakukan tahapan sebagai berikut: a. tahap perencanaan program regulasi KKI, yang dilakukan dengan ketentuan:

1. Divisi pada KK / KKG yang terkait dengan substansi regulasi yang akan dibentuk harus menjelaskan garis besar tujuan dan alasan pembentukan regulasi tersebut kepada rapat pleno untuk disetujui;

2. persetujuan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicatat sebagai program regulasi KKI; b. tahap pembentukan tim kecil (timcil), yang dilakukan dengan ketentuan:

3. tahap ini merupakan tahap penyusunan dan pembahasan rancangan serta pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan;

4. ketua timcil diputuskan dalam rapat pleno;

5. anggota timcil ditunjuk oleh ketua timcil dengan mengutamakan Anggota KKI yang berasal dari divisi yang terkait dengan substansi rancangan regulasi yang akan dibahas dan dapat mengikutsertakan Anggota MKDKI / MKDKI-P serta dibantu oleh Sekretariat KKI;

6. keanggotaan timcil terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang termasuk ketua dan sekretaris;

7. susunan keanggotaan timcil ditetapkan dalam bentuk surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua KKI;

8. dalam setiap pembahasan rancangan regulasi yang dilakukan timcil dapat melibatkan para pemangku kepentingan;

9. rancangan regulasi yang telah dibahas timcil secara keseluruhan disampaikan kepada semua Anggota KKI melalui mailing list (email) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum dibahas dalam rapat pleno; c. tahap pengesahan, yang dilakukan dengan ketentuan:

10. setiap pembahasan satu rancangan regulasi pada rapat pleno dibatasi waktunya yaitu paling lama 2 (dua) kali rapat pleno ;

11. rapat pleno hanya membahas masukan atau tanggapan yang disampaikan oleh Anggota KKI secara tertulis ;

12. rapat pleno MEMUTUSKAN persetujuan rancangan regulasi menjadi regulasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan rapat pleno berdasarkan ketentuan dalam Perkonsil ini;

13. persetujuan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam berita acara persetujuan regulasi dan diparaf oleh seluruh Anggota KKI yang hadir dalam rapat pleno;

14. regulasi yang telah disetujui rapat pleno ditandatangani oleh Ketua KKI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan rapat pleno;

15. pengesahan Perkonsil yang akan dipublikasikan hanya ditandatangani Ketua KKI tanpa dibubuhi paraf;

16. untuk Anggota KKI yang hadir dalam rapat pleno dan mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), pendapat tersebut dibubuhkan dalam berita acara persetujuan regulasi tersebut; d. tahap penomoran dan pencetakan, yang dilakukan dengan ketentuan:

17. regulasi yang telah disetujui rapat pleno dan ditandatangani oleh Ketua KKI harus diberi nomor regulasi ;

18. penomoran regulasi dilakukan menggunakan pola : Nomor X Tahun Y dengan ketentuan: a) X, menunjukkan nomor urut regulasi dengan jumlah digit tergantung angka urutannya; b) Y, menunjukkan tahun ditetapkannya regulasi tersebut.

19. penomoran regulasi dilakukan secara urut dan berkelanjutan ;

20. pencetakan regulasi untuk halaman pertama dilakukan di atas kertas resmi KKI berlogo burung garuda;

21. pencetakan regulasi halaman selanjutnya dilakukan diatas kertas tanpa logo burung garuda; e. tahap pengundangan dan penyebarluasan, yang dilakukan dengan ketentuan:

22. regulasi yang bersifat mengatur umum yang telah disetujui rapat pleno dan ditandatangani Ketua KKI harus diundangkan oleh Sekretariat KKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

23. regulasi yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disebarluaskan oleh Sekretariat KKI secara umum baik

melalui pengiriman

regulasi atau melalui media elektronik; 3. dalam hal diperlukan, regulasi yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diterjemahkan kedalam bahasa internasional.