Pasal 921

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 920, Pemeriksa Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengawasan terkait tindak pidana orang dan harta benda,keamanan negara, ketertiban umum, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara serta tindak pidana umum lainnya; b. penyiapan bahan pemeriksaan pengawasan terhadap kinerja terkait tindak pidana orang dan harta benda,keamanan negara, ketertiban umum, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara serta tindak pidana umum lainnya pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijakan pimpinan; c. penyiapan bahan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi

yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana; d. penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terkait tindak pidana orang dan harta benda,keamanan negara, ketertiban umum, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara serta tindak pidana umum lainnya terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan; f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait tindak pidana orang dan harta benda,keamanan negara, ketertiban umum, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara serta tindak pidana umum lainnya; g. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait tindak pidana orang dan harta benda,keamanan negara, ketertiban umum, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara serta tindak pidana umum lainnya; h. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Asisten Pengawasan sehubungan dengan pengawasan terkait tindak pidana orang dan harta benda,keamanan negara, ketertiban umum, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara serta tindak pidana umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah lainnya.