Pasal 424

(1) Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat terdiri atas: a. Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat; b. Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat; c. Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, dan d. Subbagian Tata Usaha. (2) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c memiliki wilayah kerja. (3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. wilayah I, meliputi daerah hukum:

1. Kejaksaan Tinggi Banten;

2. Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta;

3. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;

4. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

5. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;

6. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;

8. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;

9. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

10. Kejaksaan Tinggi Bengkulu;

11. Kejaksaan Tinggi Jambi;

12. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;

13. Kejaksaan Tinggi Lampung;

14. Kejaksaan Tinggi Aceh;

15. Kejaksaan Tinggi Riau; dan

16. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; dan b. wilayah II, meliputi daerah hukum:

17. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

18. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;

19. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;

20. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;

21. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara;

22. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;

23. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

24. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;

25. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;

26. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;

27. Kejaksaan Tinggi Gorontalo;

28. Kejaksaan Tinggi Bali;

29. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

30. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

31. Kejaksaan Tinggi Maluku;

32. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;

33. Kejaksaan Tinggi Papua; dan

34. Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

35. Ketentuan Pasal 425 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: