Pasal 5

(1) Objek Pengawasan DPD meliputi: a. pembentukan UNDANG-UNDANG dan implementasinya; b. sosialisasi UNDANG-UNDANG sampai dengan peraturan pelaksanaannya; dan/atau c. pelaksanaan materi muatan UNDANG-UNDANG sampai dengan peraturan pelaksanaannya. (2) Pelaksanaan materi muatan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. kualitas muatan UNDANG-UNDANG; b. kejelasan kelembagaan; c. dukungan anggaran; d. ketepatan peraturan pelaksana; e. kapasitas sumber daya manusia; f. dampak pada masyarakat; dan g. kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi dan politik.