Pasal 72

(1) Pimpinan DPD karena jabatannya menjadi pimpinan Panitia Musyawarah. (2) Anggota Panitia Musyawarah terdiri atas Ketua alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap, serta 1 (satu) Anggota dari setiap provinsi yang belum terwakili sebagai Ketua alat kelengkapan DPD. (3) Anggota Panitia Musyawarah ditetapkan oleh sidang paripurna pada permulaan masa jabatan Anggota DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa jabatan Anggota DPD. (4) Dalam hal Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir dalam sidang Panitia Musyawarah, masing-masing dapat digantikan oleh salah 1 (satu) dari wakil ketua setiap alat kelengkapan atau wakil lainnya dari setiap provinsi. (5) Penggantian Anggota Panitia Musyawarah yang mewakili provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota provinsi yang bersangkutan. (6) Dalam hal Ketua atau wakil provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir, Ketua atau wakil provinsi yang bersangkutan mendelegasikan secara tertulis kepada salah satu Wakil Ketua atau Anggota provinsi yang bersangkutan.