Pasal 188

(1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2), Anggota atau kelompok Anggota provinsi dapat mengundang: a. pejabat pada kantor wilayah kementerian terkait; b. gubernur, bupati, dan wali kota di daerah provinsi tempat penyelenggaraan kegiatan; c. akademisi, praktisi, dan/atau pemerhati; dan/atau d. media cetak dan/atau elektronik nasional serta lokal. (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rapat dengan pemerintah daerah; dan b. rapat dengan pemangku kepentingan di daerah.