Pasal 158

(1) Pimpinan DPD menyampaikan pandangan DPD terhadap rancangan UNDANG-UNDANG disertai daftar nama alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 kepada DPR dan PRESIDEN. (2) Alat kelengkapan menyusun daftar inventarisasi masalah berdasarkan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadiri rapat pembahasan dengan DPR dan Pemerintah Pusat. (4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh sekretariat dan dapat didampingi oleh staf ahli, pakar, narasumber, peneliti, analis kebijakan, analis legislasi, dan perancang peraturan UNDANG-UNDANG.