Pasal 3

(1) Barang/jasa yang bersifat rahasia di lingkungan Badan merupakan barang/jasa yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menanggulangi, memulihkan, dan memantau insiden keamanan siber dan sandi nasional serta krisis siber nasional. (2) Barang/jasa yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. alat utama perangkat keamanan siber dan sandi; yang meliputi:

1. alat monitoring keamanan siber;
2. alat forensik digital;
3. perangkat pelacak mata uang kripto;
4. perangkat penelusuran insiden/kejahatan siber;
5. alat cyber influencer;
6. alat pemroses dan pemproteksi data;
7. perangkat strategic spreader system;
8. perangkat monitoring dan analisis sinyal;
9. perangkat proteksi dan perlindungan data;
10. perangkat komunikasi sandi; dan/atau
11. super komputer; b. alat pendukung perangkat keamanan siber dan sandi; yang meliputi:
12. alat komunikasi dan navigasi;
13. counter surveillance;
14. peralatan simulator atau laboratorium; dan/atau
15. kendaraan khusus; c. suku cadang perangkat keamanan siber dan sandi; yang meliputi:
16. suku cadang alat utama; dan/atau
17. suku cadang alat pendukung; d. jasa instalasi dan konfigurasi perangkat keamanan siber dan sandi; dan e. barang/jasa lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Kepala unit kerja di lingkungan Badan berdasarkan barang/jasa yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan penetapan barang/jasa yang bersifat rahasia kepada PA yang disertai dengan dokumen kajian teknis kerahasiaan barang/jasa. (4) PA MENETAPKAN barang/jasa yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) PA dapat melimpahkan kewenangan penetapan barang/jasa yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPA.