Pasal 5
BAB 3 — USULAN REKOMENDASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
(1) Pimpinan Instansi Pemerintah mengajukan usulan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kepada Instansi Pembina melalui unit kerja yang menyelenggarakan tugas pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan: a. rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); dan b. penghitungan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Instansi Pembina memberikan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan hasil reviu terhadap usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.