Peraturan Badan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat di lingkungan Badan Pusat Statistik yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 4. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 5. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya. 6. Pengelola LHKPN adalah satuan organisasi yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN. 7. Pengawas LHKPN adalah satuan organisasi yang melakukan pengawasan LHKPN. 8. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 9. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik. 10. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya. 11. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor LHKPN beserta istri dan anak yang menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainya yang dapat dinilai oleh uang yang wajib diperoleh Wajib Lapor sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannya, promosi, atau mutasi, atau pada saat pensiun.

12. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Sekretariat Utama, Kedeputian, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik di daerah.

(1) Wajib lapor LHKPN di Lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama (Kepala Badan Pusat Statistik); b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan Para Deputi); c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Direktur, Kepala Biro, Inspektur Wilayah, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Direktur Politeknik Statistik STIS, dan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran; d. Pejabat Administrator yang menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran; e. Pejabat Pembuat Komitmen; f. Bendahara Pengeluaran; g. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan; dan h. Pejabat Fungsional Auditor. (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang wajib disampaikan kepada KPK adalah pada saat: a. pengangkatan pertama kali menjabat; b. selama menjabat secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa Jabatan; atau

d. berakhir masa jabatan atau pensiun. (2) penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara. (3) penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; b. mengisi formulir LHKPN yang telah ditentukan oleh KPK untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn.kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file yang telah disimpan dalam media penyimpanan data; dan c. formulir LHKPN dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn. (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama; b. jabatan; c. instansi; d. tempat dan tanggal lahir; e. alamat; f. identitas istri atau suami; g. identitas anak; h. jenis, nilai, dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki; i. besarnya penghasilan dan pengeluaran; j. surat Kuasa mendapatkan data keuangan;

k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan l. surat pernyataan.

(1) Pengelolaan LHKPN dilakukan oleh Biro Kepegawaian. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. mengoordinasikan penyampaian LHKPN oleh wajib lapor; b. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:

1. penyampaian LHKPN, Tambahan Berita Negara Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib lapor LHKPN;
2. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN;
4. mengusulkan Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN yang telah ditunjuk pada masing-masing Unit Kerja; dan 5) melaksanakan kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengingatkan wajib lapor LHKPN di lingkungan Badan Pusat Statistik secara berkala dengan Surat Dinas dan/atau melalui email kedinasan untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN.

(1) Setiap Satuan Unit kerja Eselon I dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.

(2) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing- masing unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik setelah diusulkan oleh Biro Kepegawaian.

(1) Inspektorat Utama merupakan unit kerja yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Badan Pusat Statistik. (2) Inspektorat Utama mempunyai tugas pengawasan LHKPN sebagai berikut: a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN oleh para Wajib Lapor LHKPN; b. berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian/unit kerja pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKPN dan disampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas; d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran; e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d mengindikasikan ketidakwajaran; f. menyampaikan laporan hasil verifikasi, klarifikasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Kepala Badan Pusat Statistik; dan g. menyampaikan hasil monitoring kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. (3) Menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN sebagai berikut: a. data kepatuhan Wajib Lapor atas kewajiban Penyampaian LHKPN dan Pengumuman LHKPN di lingkungan Badan Pusat Statistik; b. hasil pemeriksaan LHKPN; dan c. hal lain yang berkaitan dengan LHKPN. (4) Memberikan informasi dan data ke KPK mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Badan Pusat Statistik.

(1) Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban LHKPN menjadi salah satu pertimbangan dalam pengangkatan dan kepangkatan Pegawai ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Pejabat Eselon I dan II), Jabatan Administrator (Pejabat Eselon III) dan Jabatan Fungsional. (2) Tim Penilai Jabatan akan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mengusulkan calon pejabat yang tidak memenuhi unsur kepatuhan. (3) Pengangkatan dan kepangkatan Wajib Lapor LHKPN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Pejabat Eselon I dan II), Jabatan Administrator (Pejabat Eselon III) dan Jabatan Fungsional akan ditinjau kembali (ditunda/dibatalkan) apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN. (4) Wajib Lapor LHKPN yang tidak memenuhi kepatuhan penyampaian LHKPN tidak dapat diusulkan kepada Tim Penilai Akhir (TPA) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (Jabatan Struktur Eselon I) atau jabatan yang setara.

Wajib Lapor LHKPN di lingkungan BPS yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA