Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERATURAN_BPPMI Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Pasal 36

BAB 5 — PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA

(1) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) telah memenuhi persyaratan, PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP yang dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (2) Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diatur sebagai berikut: a. untuk pembayaran Gaji Induk dilengkapi dengan:

  1. Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman Luar Daftar Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan KPA/PPK;

  2. daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP;

  3. daftar perubahan potongan;

  4. daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing pegawai;

  5. fotokopi dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi: a) Surat Keputusan (SK) terkait dengan pengangkatan CPNS; b) SK PNS; c) SK Kenaikan Pangkat; d) surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB); e) SK Mutasi Pegawai; f) SK Menduduki Jabatan; g) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; h) surat atau akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan; i) SKPP; j) surat keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji; dan k) SK pemberian uang tunggu sesuai peruntukannya.

  6. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

  7. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan

  8. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21. b. untuk pembayaran gaji susulan:

  9. gaji susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi dengan: a) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan KPA/PPK;

b) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) fotokopi dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi:

  1. SK terkait dengan pengangkatan sebagai CPNS/PNS;
  2. SK Mutasi Pegawai;
  3. SK terkait Jabatan;
  4. Surat Pernyataan Pelantikan;
  5. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  6. Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga;
  7. surat atau akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan; dan 8) SKPP sesuai peruntukannya. d) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; e) ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan f) SSP PPh Pasal 21.
  1. Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi dengan: a) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan KPA/PPK; b) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

d) ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan e) SSP PPh Pasal 21. c. Untuk pembayaran kekurangan gaji dilengkapi dengan:

  1. Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji, dan halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan KPA/PPK;

  2. daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;

  3. fotokopi dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi: a) SK terkait dengan pengangkatan sebagai CPNS/PNS; b) SK Kenaikan Pangkat; c) Surat Keputusan / Pemberitahuan KGB; d) SK Mutasi Pegawai; e) SK terkait dengan jabatan; dan f) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

  4. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

  5. ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai dengan perubahan data pegawai; dan

  6. SSP PPh Pasal 21. d. Untuk pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas, dilengkapi dengan:

  7. Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat/Tewas, Rekapitulasi Daftar Uang Duka Wafat/Tewas, halaman luar Daftar Uang Duka Wafat/Tewas yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan KPA/PPK;

  8. daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;

  9. SK Pemberian Uang Duka Wafat/Tewas dari pejabat yang berwenang;

  10. Surat Keterangan dan Permintaan Tunjangan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas;

  11. Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau Rumah Sakit;

  12. ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan

  13. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai dengan perubahan data pegawai. e. Untuk pembayaran terusan penghasilan gaji dilengkapi dengan:

  14. Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji, Rekapitulasi Daftar Terusan Penghasilan Gaji, dan halaman luar Daftar Terusan Penghasilan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan KPA/PPK;

  15. daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;

  16. fotokopi dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian dari Camat atau Visum Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali;

  17. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

  18. ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan

  19. SSP PPh Pasal 21. f. Untuk pembayaran Uang Muka Gaji dilengkapi dengan:

  20. Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi Daftar Uang Muka Gaji, dan halaman luar Daftar Uang Muka Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan KPA/PPK;

  21. fotokopi dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang berupa:

a) SK Mutasi Pindah; b) Surat Permintaan Uang Muka Gaji; dan c) Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga; 3. ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan 4. ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai. g. Untuk pembayaran uang lembur dilengkapi dengan:

  1. Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan KPA/PPK;

  2. Surat Perintah Kerja Lembur;

  3. daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan;

  4. daftar hadir lembur; dan

  5. SSP PPh Pasal 21. h. Untuk pembayaran uang makan dilengkapi dengan:

  6. daftar perhitungan uang makan yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan KPA/PPK; dan

  7. SSP PPh Pasal 21. i. Untuk pembayaran honorarium tetap/vakasi dilengkapi dengan:

  8. Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan KPA/PPK;

  9. SK dari Pejabat yang berwenang; dan

  10. SSP PPh Pasal 21. (3) Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran: a. honorarium dilengkapi dengan dokumen pendukung, meliputi:

  11. surat keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA;

  12. daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium, dan nomor rekening masing- masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan BP;

  13. SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh BP; dan

  14. surat keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan surat keputusan. b. langganan daya dan jasa dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah; c. perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

  15. perjalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan, dilampiri: a) daftar nominatif perjalanan dinas; dan b) dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  16. perjalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan, dilampiri daftar nominatif perjalanan dinas;

  17. daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditandatangani oleh PPK yang memuat paling sedikit informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas (nama, pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat;

  18. perjalanan dinas pindah, dilampiri dengan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. pembayaran pengadaan tanah, dilengkapi dengan:

  1. daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing-masing penerima;
  2. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
  3. bukti pembayaran/kuitansi;
  4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi;
  5. pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
  6. pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa;
  7. Surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan rekening Pemerintah lainnya, dalam hal tanah sengketa;
  8. berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah;
  9. SSP PPh final atas pelepasan hak;
  10. surat pelepasan hak adat (bila diperlukan); dan
  11. dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan tanah. (4) SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar.

(5) SPP-LS untuk pembayaran gaji induk/bulanan diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat tanggal 5 (lima) sebelum bulan pembayaran. (6) Dalam hal tanggal 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPP-LS kepada PPSPM dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 5 (lima). (7) SPP-LS untuk pembayaran non belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari penerima hak. (8) Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa atas beban belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2). Paragraf Ketiga Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

← Pasal 35 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 37 →