Pasal 3

(1) Jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Naskah Dinas arahan; b. Naskah Dinas korespondensi; dan c. Naskah Dinas khusus. (2) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Naskah Dinas pengaturan meliputi:

1. peraturan BPOM;
2. instruksi;
3. surat edaran; dan
4. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. b. Naskah Dinas penetapan berupa keputusan; dan c. Naskah Dinas penugasan berupa surat perintah atau surat tugas. (3) Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Naskah Dinas korespondensi internal meliputi:
5. nota dinas;
6. memorandum;
7. disposisi; dan
8. surat undangan internal; dan b. Naskah Dinas korespondensi eksternal berupa surat dinas. (4) Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. surat perjanjian; b. surat kuasa; c. berita acara; d. surat keterangan;

e. surat pengantar; f. pengumuman; g. laporan; dan h. telaah staf.