Peraturan BPOM No. 16 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Cara Distribusi Obat yang Baik - JDIH BPK
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK DAN
CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
Menimbang : a. bahwa untuk memastikan keamanan, khasiat, dan mutu obat serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembuatan dan distribusi obat dan bahan obat, diperlukan pengaturan mengenai tata cara sertifikasi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan hukum;
b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari obat dan bahan obat yang tidak sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat;
c.
bahwa dengan adanya perkembangan hukum dalam
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
subsektor obat dan makanan, Peraturan Kepala Badan
Pengawas
Obat
dan
Makanan
Nomor HK.04.1.33.12.11.09937 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik
dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik perlu diganti;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat
yang Baik dan Cara Distribusi Obat yang Baik;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 629);Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK DAN CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. 2. Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi. 3. Cara Pembuatan Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOB adalah cara pembuatan Obat dan/atau Bahan Obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu Obat dan/atau Bahan Obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. 4. Cara Distribusi Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat CDOB adalah cara distribusi/penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.
Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik yang selanjutnya disebut Sertifikat CPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri farmasi atau sarana telah memenuhi standar CPOB dalam membuat Obat dan/atau Bahan Obat.
Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik yang selanjutnya disebut Sertifikat CDOB adalah dokumen sah sebagai bukti bahwa dalam pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat termasuk sistem elektronik yang digunakan dalam distribusi Obat telah menerapkan standar CDOB.
Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan Obat atau Bahan Obat.
Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah fasilitas yang melakukan kegiatan perdagangan besar dalam distribusi Obat dan perbekalan kesehatan lain selain Bahan Obat, Bahan Obat bahan alam, dan alat kesehatan.
Pedagang Besar Farmasi Cabang yang selanjutnya disebut PBF Cabang adalah unit usaha dari PBF yang melakukan kegiatan perdagangan besar dalam distribusi Obat dan perbekalan kesehatan lain selain Bahan Obat, Bahan Obat bahan alam, dan alat kesehatan.
Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat yang selanjutnya disebut PBF Bahan Obat adalah fasilitas yang melakukan kegiatan perdagangan besar dalam distribusi Bahan Obat dan Bahan Obat bahan alam berupa ekstrak yang digunakan dalam pengolahan obat bahan alam.
Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat Cabang yang selanjutnya disebut PBF Bahan Obat Cabang adalah unit usaha dari PBF Bahan Obat yang melakukan kegiatan perdagangan besar dalam distribusi Bahan Obat dan Bahan Obat bahan alam berupa ekstrak yang digunakan dalam pengolahan obat bahan alam.
Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian adalah sarana pengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah pusat, termasuk tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, dalam rangka ketersediaan, pemerataan, serta keterjangkauan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (Corrective Action and Preventive Action) yang selanjutnya disingkat CAPA adalah dokumen perbaikan hasil inspeksi yang disampaikan pendaftar dalam rangka tindak lanjut hasil inspeksi.
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum di negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Obat.
Hari adalah hari kerja.
BAB II
TATA CARA SERTIFIKASI
CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK
Bagian Kesatu Persyaratan
Pasal 2
(1)
Pelaku Usaha dalam menjamin standar dan/atau
persyaratan untuk menjamin keamanan, khasiat, dan
mutu Obat dan/atau Bahan Obat wajib menerapkan
standar CPOB sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a.
Industri Farmasi;
b.
lembaga; dan
c.
sarana/fasilitas,
yang melakukan pembuatan Obat dan/atau Bahan
Obat, termasuk pembuatan Obat dalam rangka uji
klinik.
(3)
Lembaga atau sarana/fasilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat berupa instansi
pemerintah.
(4)
Pemenuhan standar CPOB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat CPOB sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Selain Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), bukti pemenuhan standar CPOB untuk
pembuatan Obat uji klinik dapat berupa surat
persetujuan penggunaan fasilitas yang diterbitkan oleh BPOM. (6) Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kepala Badan. (7) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nomor izin berusaha dan/atau perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Nomor izin berusaha dan/atau perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk fasilitas produksi yang merupakan instansi pemerintah yang bukan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
(1)
Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diberikan untuk setiap unit bangunan sesuai dengan
bentuk sediaan dan proses pembuatan Obat dan Bahan
Obat yang dilakukan pada seluruh tahapan atau
sebagian tahapan.
(2)
Sebagian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk kegiatan pembuatan Obat meliputi tahapan
pembuatan produk antara, tahapan produk ruahan,
dan/atau tahapan pengemasan primer.
(3)
Sebagian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk kegiatan pembuatan Bahan Obat meliputi
tahapan pembuatan produk antara, isolasi, dan/atau
pemurnian/purifikasi.
(4)
Pemberian Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk:
a.
1 (satu) rangkaian proses pembuatan untuk
1 (satu) bentuk sediaan yang dilakukan pada
beberapa bangunan, diberikan dalam bentuk
1 (satu) Sertifikat CPOB;
b.
Bahan Obat, diberikan Sertifikat CPOB untuk
setiap jalur produksi jenis Bahan Obat dengan
menyebutkan jenis Bahan Obat yang diproduksi;
c.
produk biologi, diberikan Sertifikat CPOB untuk
setiap jalur rangkaian proses pembuatan produk
biologi berupa bahan aktif Obat dan produk jadi
biologi, dengan menyebutkan jenis produk biologi
dan kegiatan pembuatan; atau
d.
produk radiofarmaka, diberikan Sertifikat CPOB
sesuai
dengan
rute
pemberian
(route
of
administration) atau rute pembuatan (route of
manufacturing) dan radionuklida yang digunakan.
(5)
Bentuk sediaan dan proses pembuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
Bagian Kedua Pendaftaran Pemohon
Pasal 4
(1)
Permohonan Sertifikat CPOB diajukan oleh Pelaku
Usaha kepada Kepala Badan secara elektronik melalui
sistem online single submission yang terintegrasi secara
elektronik dengan laman resmi layanan sertifikasi
CPOB BPOM.
(2)
Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang
tidak
termasuk
dalam
kriteria
Pelaku
Usaha
sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan
perizinan
berusaha berbasis risiko, dilaksanakan melalui laman
resmi layanan sertifikasi CPOB BPOM.
(3)
Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengisi
data informasi secara elektronik ke dalam laman resmi
layanan sertifikasi CPOB BPOM.
(4)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan verifikasi secara elektronik.
(5)
Aktivasi akun dan perolehan hak akses dilakukan
melalui verifikasi secara terintegrasi di sistem perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik.
(6)
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dinyatakan lengkap dan benar, Pelaku Usaha
dapat mengajukan permohonan.
Pasal 5
(1)
Pendaftaran
permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 4 hanya dilakukan 1 (satu) kali sepanjang
tidak terjadi perubahan data Pelaku Usaha.
(2)
Dalam hal terjadi perubahan data, Pelaku Usaha
melakukan
pemutakhiran
data
dan
mengajukan
perubahan akun paling lambat 1 (satu) bulan sejak
terjadi perubahan.
Pasal 6 Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan: a. sertifikasi baru; b. persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik; c. perubahan Sertifikat CPOB; d. perubahan gudang di luar lokasi pabrik; e. perpanjangan Sertifikat CPOB; atau f. perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik.
Bagian Ketiga Permohonan Baru
Paragraf 1 Sertifikasi Baru
Pasal 7 (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang mengajukan permohonan sertifikasi baru harus menyampaikan dokumen: a. panduan mutu atau dokumen setara terkait pembuatan Obat dan/atau Bahan Obat sesuai dengan standar CPOB; dan b. surat pernyataan dari penanggung jawab pemastian mutu. (2) Pelaku Usaha bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan data, dan informasi yang disampaikan dalam dokumen permohonan sertifikasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Daftar dokumen permohonan sertifikasi baru untuk Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 8
(1)
BPOM melaksanakan verifikasi terhadap permohonan
sertifikasi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
paling lama 10 (sepuluh) Hari dengan mekanisme time
to respond.
(2)
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan/atau tidak
sesuai, Pelaku Usaha harus menyampaikan tambahan
data paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak
permohonan dikembalikan.
(3)
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi
persyaratan pengajuan sertifikasi baru atau tambahan
data
tidak
disampaikan
sesuai
batas
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan
sertifikasi baru dibatalkan dan harus mengajukan
permohonan sertifikasi baru sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(4)
Mekanisme time to respond sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut:
a.
perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila
berdasarkan
hasil
verifikasi
memerlukan
tambahan data; dan
b.
perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimulai kembali dari awal
setelah pemohon menyampaikan tambahan data.
Pasal 9 (1) Permohonan sertifikasi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaku Usaha melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat perintah bayar diterbitkan. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Pasal 10
(1)
BPOM melaksanakan evaluasi dan inspeksi setelah
permohonan dinyatakan lengkap, memenuhi syarat,
dan telah diterimanya bukti pembayaran sesuai dengan
nominal sebagaimana tercantum dalam surat perintah
bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2)
Evaluasi dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling lama 35 (tiga puluh lima)
Hari menggunakan mekanisme dilanjutkan (clock on)
dan dihentikan (clock off) terhitung sejak diterimanya
pembayaran sesuai dengan nominal yang tercantum
dalam surat perintah bayar.
(3)
Dalam hal berdasarkan hasil inspeksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan CAPA
tahap I, BPOM menyampaikan permintaan CAPA
tahap I.
(4)
Pelaku Usaha harus menyampaikan CAPA atas
permintaan CAPA tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dalam batas waktu paling lambat 20 (dua
puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil
inspeksi.
(5)
Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan CAPA
terhadap permintaan CAPA tahap I sesuai batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha
dapat menyampaikan CAPA tahap II dalam batas waktu
paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak batas waktu
penyampaian CAPA tahap I berakhir.
(6)
Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Pelaku Usaha
dinyatakan masih memerlukan perbaikan terhadap
CAPA tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pelaku Usaha dapat menyampaikan CAPA tahap II
dalam batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari
sejak permintaan CAPA tahap II.
(7)
Penyampaian CAPA tahap II oleh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai
justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai.
(8)
Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dihentikan (clock off) sampai dengan
Pelaku Usaha menyampaikan CAPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
(9)
Perhitungan waktu evaluasi dilanjutkan (clock on)
setelah Pelaku Usaha menyampaikan CAPA sesuai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
Pasal 11
(1)
Berdasarkan hasil inspeksi dan/atau evaluasi atas
penyampaian CAPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, BPOM menerbitkan keputusan berupa:
a.
persetujuan; atau
b.
penolakan.
(2)
Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BPOM dapat memberikan rekomendasi penggunaan
fasilitas untuk pemenuhan dokumen mutu dalam
rangka pengajuan permohonan registrasi Obat.
(3)
Ketentuan
pemberian
rekomendasi
penggunaan
fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan
CPOB berdasarkan hasil inspeksi atas permohonan
sertifikasi baru.
Pasal 12 Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan jika Pelaku Usaha dalam pengajuan permohonan sertifikasi baru telah memenuhi standar CPOB.
Pasal 13
(1)
Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan jika:
a.
Pelaku Usaha dalam pengajuan permohonan
sertifikasi
baru
telah
menyampaikan
CAPA
tahap II namun tidak memenuhi standar CPOB;
b.
Pelaku Usaha tidak menyampaikan CAPA tahap II
sesuai
dengan
batas
waktu
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6);
c.
Pelaku Usaha menyampaikan dokumen yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan/atau
d.
berdasarkan
hasil
inspeksi,
terdapat
ketidaksesuaian
pemenuhan
standar
CPOB
dengan kategori temuan kritis.
(2)
Kategori temuan kritis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d sesuai dengan Peraturan BPOM yang
mengatur mengenai pedoman tindak lanjut hasil
pengawasan
Obat,
Bahan
Obat,
narkotika,
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
(3)
Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan keputusan
berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf b maka:
a.
Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan kegiatan
pembuatan Obat dan/atau Bahan Obat;
b.
permohonan dianggap batal dan biaya yang telah
dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
tidak dapat ditarik kembali; dan
c.
permohonan sertifikasi baru dapat diajukan
kembali
dengan
memperhatikan
alasan
penolakan.
(4)
Pengajuan permohonan sertifikat baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan dalam
jangka waktu:
a.
paling singkat 6 (enam) bulan setelah tanggal
keputusan penolakan, dalam hal alasan penolakan
karena Pelaku Usaha tidak memenuhi standar
CPOB
berdasarkan
hasil
inspeksi
dan/atau
evaluasi atas penyampaian CAPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
b.
paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
keputusan penolakan, dalam hal alasan penolakan
karena Pelaku Usaha terbukti menyampaikan
dokumen yang tidak benar, data dan informasi
tidak absah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2).
Paragraf 2 Persetujuan Penambahan Gudang di Luar Lokasi Pabrik
Pasal 14 (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat melakukan penambahan gudang di luar lokasi pabrik untuk mendukung kegiatan operasional usaha. (2) Penambahan gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Badan. (3) Permohonan persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi dokumen persyaratan berupa: a. Sertifikat CPOB; dan b. dokumen permohonan persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik. (4) Pelaku Usaha bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan data, dan informasi yang disampaikan dalam dokumen permohonan persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Daftar dokumen permohonan persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 15
(1)
BPOM melaksanakan verifikasi terhadap permohonan
persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lama
10 (sepuluh) Hari dengan mekanisme time to respond.
(2)
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap
dan/atau tidak sesuai persyaratan, Pelaku Usaha
harus menyampaikan tambahan data paling lama
20 (dua puluh) Hari terhitung sejak permohonan
dikembalikan.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik atau tambahan data tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik dianggap batal dan harus mengajukan permohonan baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (4) Mekanisme time to respond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila berdasarkan hasil verifikasi memerlukan tambahan data; dan b. perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai kembali dari awal setelah pemohon menyampaikan tambahan data.
Pasal 16 (1) Permohonan persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaku Usaha melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat perintah bayar diterbitkan. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Pasal 17
(1)
Permohonan persetujuan penambahan gudang di luar
lokasi pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
meliputi:
a.
persetujuan penambahan gudang di luar lokasi
pabrik yang memerlukan inspeksi; atau
b.
persetujuan penambahan gudang di luar lokasi
pabrik yang tidak memerlukan inspeksi.
(2)
Persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik
yang memerlukan inspeksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diajukan jika bukan merupakan
kegiatan alih pemanfaatan fasilitas penyimpanan di
gudang PBF yang telah tersertifikasi CDOB atau di
gudang Industri Farmasi lain yang telah tersertifikasi
CPOB.
(3)
Persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik
yang
tidak
memerlukan
inspeksi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan jika
merupakan
kegiatan
alih
pemanfaatan
fasilitas
penyimpanan di gudang PBF yang telah tersertifikasi
CDOB atau di gudang Industri Farmasi lain yang telah
tersertifikasi CPOB.
Pasal 18
(1)
BPOM melaksanakan evaluasi dan inspeksi untuk
permohonan persetujuan penambahan gudang di luar
lokasi pabrik yang memerlukan inspeksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a setelah
diterimanya bukti pembayaran sesuai dengan nominal
yang
tercantum
dalam
surat
perintah
bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
(2)
Evaluasi dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling lama 35 (tiga puluh lima)
Hari menggunakan mekanisme dilanjutkan (clock on)
dan dihentikan (clock off) terhitung sejak diterimanya
pembayaran sesuai dengan nominal sebagaimana
tercantum dalam surat perintah bayar.
(3)
Dalam hal berdasarkan hasil inspeksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan CAPA
tahap I, BPOM menyampaikan permintaan CAPA
tahap I.
(4)
Pelaku Usaha harus menyampaikan CAPA atas
permintaan CAPA tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dalam batas waktu paling lambat 20 (dua
puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil
inspeksi.
(5)
Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan CAPA
terhadap permintaan CAPA tahap I sesuai batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha
dapat menyampaikan CAPA tahap II dalam batas waktu
paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak batas waktu
penyampaian CAPA tahap I berakhir.
(6)
Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Pelaku Usaha
dinyatakan masih memerlukan perbaikan terhadap
CAPA tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pelaku Usaha dapat menyampaikan CAPA tahap II
dalam batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari
sejak permintaan CAPA tahap II.
(7)
Penyampaian CAPA tahap II oleh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai
justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai.
(8)
Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dihentikan (clock off) sampai dengan
Pelaku Usaha menyampaikan CAPA sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4),
ayat
(5),
dan
ayat (6).
(9)
Perhitungan waktu evaluasi dilanjutkan (clock on)
setelah Pelaku Usaha menyampaikan CAPA sesuai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
Pasal 19 (1) Berdasarkan hasil inspeksi dan/atau evaluasi atas penyampaian CAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BPOM menerbitkan keputusan berupa: a. persetujuan; atau b. penolakan.
(2)
Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diberikan jika Pelaku Usaha dalam
pengajuan
permohonan
persetujuan
penambahan
gudang di luar lokasi pabrik telah memenuhi standar
CPOB.
(3)
Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diberikan jika Pelaku Usaha
dalam
pengajuan
permohonan
persetujuan
penambahan gudang di luar lokasi pabrik:
a.
tidak memenuhi standar CPOB;
b.
tidak menyampaikan CAPA tahap II sesuai dengan
batas
waktu
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6); dan/atau
c.
terbukti menyampaikan dokumen yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (4).
Pasal 20
(1)
BPOM melaksanakan evaluasi untuk permohonan
persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik
yang
tidak
memerlukan
inspeksi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b setelah
diterimanya bukti pembayaran sesuai dengan nominal
yang
tercantum
dalam
surat
perintah
bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
(2)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan mengacu pada hasil pengawasan
distribusi terkait pemenuhan standar CDOB.
(3)
Evaluasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan paling lama 35 (tiga puluh lima) Hari
menggunakan mekanisme dilanjutkan (clock on) dan
dihentikan (clock off) terhitung sejak diterimanya
pembayaran sesuai dengan nominal sebagaimana
tercantum dalam surat perintah bayar.
(4)
Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan CAPA
tahap I, BPOM menyampaikan permintaan CAPA
tahap I.
(5)
Pelaku Usaha harus menyampaikan CAPA atas
permintaan CAPA tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dalam batas waktu paling lambat 20 (dua
puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil
evaluasi.
(6)
Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan CAPA
terhadap permintaan CAPA tahap I sesuai batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha
dapat menyampaikan CAPA tahap II dalam batas waktu
paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak batas waktu
penyampaian CAPA tahap I berakhir.
(7)
Dalam
hal
Pelaku
Usaha
dinyatakan
masih
memerlukan
perbaikan
terhadap
CAPA
tahap
I
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha
dapat menyampaikan CAPA tahap II dalam batas waktu
paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak permintaan
CAPA tahap II.
(8)
Penyampaian CAPA tahap II oleh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai
justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai.
(9)
Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dihentikan (clock off) sampai dengan
Pelaku Usaha menyampaikan CAPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).
(10) Perhitungan waktu evaluasi dilanjutkan (clock on)
setelah Pelaku Usaha menyampaikan CAPA sesuai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).
Pasal 21
(1)
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, BPOM menerbitkan keputusan berupa:
a.
persetujuan; atau
b.
penolakan.
(2)
Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diberikan jika Pelaku Usaha dalam
pengajuan
permohonan
persetujuan
penambahan
gudang di luar lokasi pabrik telah memenuhi standar
CPOB.
(3)
Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diberikan jika Pelaku Usaha
dalam
pengajuan
permohonan
persetujuan
penambahan gudang di luar lokasi pabrik:
a.
tidak memenuhi standar CPOB;
b.
tidak menyampaikan CAPA tahap II sesuai dengan
batas
waktu
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7); dan/atau
c.
terbukti menyampaikan dokumen yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (4).
Pasal 22
(1)
Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan keputusan
berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf b
maka:
a.
Pelaku
Usaha
tidak
dapat
melakukan
penyimpanan pada gudang di luar lokasi pabrik;
b.
permohonan dianggap batal dan biaya yang telah
dibayarkan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 16 tidak dapat ditarik kembali; dan
c.
permohonan persetujuan penambahan gudang di
luar lokasi pabrik dapat diajukan kembali dengan
memperhatikan alasan penolakan.
(2)
Pengajuan
permohonan
persetujuan
penambahan
gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam jangka
waktu:
a.
paling singkat 6 (enam) bulan setelah tanggal
keputusan penolakan, dalam hal alasan penolakan
karena Pelaku Usaha tidak memenuhi standar
CPOB
berdasarkan
hasil
inspeksi
dan/atau
evaluasi atas penyampaian CAPA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan
Pasal 21 ayat (3) huruf a; atau
b.
paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
keputusan penolakan, dalam hal alasan penolakan
karena Pelaku Usaha terbukti menyampaikan
dokumen yang tidak benar, data dan informasi
tidak
absah
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 19 ayat (3) huruf c dan Pasal 21 ayat (3)
huruf c.
Bagian Keempat
Permohonan Perubahan
Paragraf 1 Permohonan Perubahan Sertifikat CPOB
Pasal 23
(1)
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) dapat mengajukan permohonan perubahan
Sertifikat CPOB berupa:
a.
perubahan administrasi; dan/atau
b.
perubahan fasilitas yang:
1.
memerlukan inspeksi; atau
2.
tidak memerlukan inspeksi.
(2)
Perubahan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa:
a.
perubahan nama; dan/atau
b.
perubahan alamat tanpa perubahan lokasi sesuai
nomor induk berusaha dan/atau izin.
(3)
Pelaku Usaha bertanggung jawab terhadap kebenaran,
keabsahan data, dan informasi yang disampaikan
dalam
permohonan
perubahan
sertifikat
CPOB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 24
(1)
Pelaku
Usaha
yang
mengajukan
permohonan
perubahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan
dengan melampirkan dokumen berupa:
a.
dokumen legal yang menyatakan perubahan
nama; dan/atau
b.
dokumen dari pemerintah daerah setempat yang
menyatakan perubahan alamat tanpa perubahan
lokasi.
(2)
Perubahan
fasilitas
yang
memerlukan
inspeksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b
angka 1 berupa:
a.
penambahan ruang terkait perubahan kapasitas
produksi yang memengaruhi proses dan/atau alur
produksi;
b.
perubahan sistem tata udara pada ruang produksi
dengan perubahan kelas kebersihan yang lebih
tinggi;
c.
penambahan jenis bahan baku yang diproduksi di
fasilitas atau jalur produksi yang sama, untuk
fasilitas bahan obat dan produk biologi;
d.
penambahan laboratorium di luar alamat yang
tercantum pada izin sarana;
e.
perubahan/penambahan
peralatan
baru,
teknologi baru, dan/atau sistem baru yang
memengaruhi dan berdampak langsung terhadap
proses dan mutu produk;
f.
penambahan atau perubahan radionuklida yang
digunakan dengan rute pemberian (route of
administration) atau rute pembuatan (route of
manufacturing) yang sama di fasilitas yang sama
untuk proses pembuatan radiofarmaka;
g.
penambahan jenis produk yang diproduksi di
fasilitas atau jalur produksi yang sama, untuk
fasilitas produk biologi; dan/atau
h.
penambahan jenis kemasan primer baru pada
bentuk sediaan yang sama di fasilitas steril.
(3)
Perubahan fasilitas yang tidak memerlukan inspeksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b
angka 2 dapat berupa:
a.
perubahan peralatan yang tidak berdampak
langsung pada sterilitas produk;
b.
penambahan aktivitas proses produksi Bahan
Obat;
c.
perubahan pada sistem pengolahan air;
d.
penambahan/perubahan gudang di satu alamat
yang tercantum pada izin sarana;
e.
penambahan/perubahan laboratorium di satu
alamat yang tercantum pada izin sarana;
f.
penambahan dan/atau perubahan jenis darah dan
komponen darah yang diambil dan disimpan di
unit pengelola darah atau bank plasma;
g.
penambahan
kapasitas
produksi
dengan
perubahan fungsi ruang tanpa perubahan kelas
kebersihan dan/atau dengan perubahan peralatan
tanpa
memengaruhi
proses
dan/atau
alur
produksi;
h.
penambahan fasilitas kemasan sekunder pada
gedung baru di lokasi sesuai izin sarana;
i.
penambahan aktivitas produksi, meliputi:
1.
penambahan aktivitas produksi antibiotik
nonbetalaktam;
2.
penambahan aktivitas pembuatan;
3.
penambahan aktivitas pengemasan sekunder
untuk bentuk sediaan lain pada fasilitas
produksi nonsteril dan steril; dan/atau
4.
penambahan
aktivitas
pembuatan
Obat
dan/atau Bahan Obat untuk uji klinik;
j.
penambahan dan/atau perubahan mekanisme
pengambilan
dan
pengolahan
darah
dan
komponen darah di unit pengelola darah atau
bank plasma; dan/atau
k.
penambahan unit pengelola darah jejaring atau
bank plasma jejaring (collecting site).
(4)
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a sampai dengan huruf f hanya dapat dilakukan
setelah Pelaku Usaha menyampaikan notifikasi kepada
Kepala Badan.
(5)
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf g sampai dengan huruf k hanya dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
Pasal 25 Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan perubahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan kelengkapan dokumen berupa: a. daftar perubahan fasilitas; b. pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan; dan c. kualifikasi/validasi terkait perubahan.
Pasal 26 Proses verifikasi dan hasil verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi permohonan perubahan sertifikat.
Pasal 27 (1) Permohonan perubahan Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (3) huruf g sampai dengan huruf k dikenai biaya yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaku Usaha melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat perintah bayar diterbitkan. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Pasal 28 (1) BPOM melaksanakan evaluasi dan/atau inspeksi atas permohonan perubahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (3) huruf g sampai dengan huruf k setelah diterimanya bukti pembayaran sesuai dengan nominal yang tercantum dalam surat perintah bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan/atau inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan CAPA tahap I, BPOM menyampaikan permintaan CAPA tahap I. (3) Pelaku Usaha harus menyampaikan CAPA atas permintaan CAPA tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam batas waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi dan/atau inspeksi.
(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan CAPA terhadap permintaan CAPA tahap I sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dapat menyampaikan CAPA tahap II dalam batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak batas waktu penyampaian CAPA tahap I berakhir. (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Pelaku Usaha dinyatakan masih memerlukan perbaikan terhadap CAPA tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dapat menyampaikan CAPA tahap II dalam batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak permintaan CAPA tahap II. (6) Penyampaian CAPA tahap II oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai.
Pasal 29
(1)
Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau inspeksi atas
permohonan atau penyampaian CAPA sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
28,
BPOM
menerbitkan
keputusan berupa:
a.
persetujuan; atau
b.
penolakan.
(2)
Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diberikan jika Pelaku Usaha dalam
pengajuan perubahan Sertifikat CPOB telah memenuhi
standar CPOB.
(3)
Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diberikan jika Pelaku Usaha
dalam pengajuan perubahan Sertifikat CPOB:
a.
tidak memenuhi standar CPOB;
b.
tidak menyampaikan CAPA tahap II sesuai dengan
batas
waktu
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5); dan/atau
c.
terbukti menyampaikan dokumen yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3).
(4)
Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan keputusan
berupa
penolakan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) huruf b maka:
a.
Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan kegiatan
pembuatan Obat dan/atau Bahan Obat terhadap
fasilitas yang diajukan perubahan;
b.
permohonan dianggap batal dan biaya yang telah
dibayarkan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 27 tidak dapat ditarik kembali; dan
c.
permohonan perubahan sertifikat dapat diajukan
kembali
dengan
memperhatikan
alasan
penolakan.
Pasal 30 (1) Evaluasi terhadap perubahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari menggunakan mekanisme dilanjutkan (clock on) dan dihentikan (clock off) setelah Pelaku Usaha melakukan
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2)
Evaluasi terhadap perubahan fasilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan
paling lama 35 (tiga puluh lima) Hari menggunakan
mekanisme dilanjutkan (clock on) dan dihentikan (clock
off) setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(3)
Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dihentikan (clock off) sampai dengan
Pelaku Usaha menyampaikan CAPA sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
28
ayat
(3),
ayat (4), dan ayat (5).
(4)
Perhitungan waktu evaluasi dilanjutkan (clock on)
setelah
Pelaku
Usaha
menyampaikan
CAPA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5).
(5)
Masa berlaku perubahan Sertifikat CPOB yang telah
diterbitkan
keputusan
berupa
persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sesuai
masa berlaku Sertifikat CPOB yang telah diterbitkan
sebelumnya.
Paragraf 2 Permohonan Perubahan Gudang di Luar Lokasi Pabrik
Pasal 31 (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap ruang lingkup area penyimpanan atas persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pelaku Usaha wajib melakukan pengajuan persetujuan baru penambahan gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perubahan terhadap ruang lingkup area penyimpanan berupa pengurangan area penyimpanan. (3) Perubahan terhadap ruang lingkup area penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan notifikasi kepada Kepala Badan.
Bagian Kelima Permohonan Perpanjangan
Paragraf 1 Perpanjangan Sertifikat CPOB
Pasal 32 (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat melakukan perpanjangan Sertifikat CPOB dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan. (2) Permohonan perpanjangan Sertifikat CPOB disampaikan oleh Pelaku Usaha paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat CPOB berakhir.
(3)
Selain
harus
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), perpanjangan Sertifikat CPOB
dapat dilakukan sepanjang Pelaku Usaha telah
melakukan kegiatan produksi sesuai dengan ruang
lingkup persetujuan Sertifikat CPOB.
(4)
Dalam
hal
perpanjangan
Sertifikat
CPOB
tidak
diajukan
sesuai
dengan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha
harus mengajukan permohonan sertifikasi baru sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 sampai dengan Pasal 13.
(5)
Permohonan sertifikasi baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tetap mempertimbangkan ketentuan
persyaratan dokumen dalam perpanjangan Sertifikat
CPOB.
Pasal 33
(1)
Pelaku
Usaha
yang
mengajukan
permohonan
perpanjangan Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 harus memenuhi persyaratan dengan
melampirkan dokumen:
a.
daftar perubahan bermakna sejak pengawasan
CPOB terakhir;
b.
daftar penyimpangan sejak pengawasan CPOB
terakhir;
c.
pengkajian mutu produk periode terakhir untuk
3
(tiga)
produk
Obat
yang
paling
banyak
diproduksi
di
fasilitas
yang
akan
diajukan
perpanjangan Sertifikat CPOB dan mewakili setiap
aktivitas di Sertifikat CPOB termasuk persetujuan
penggunaan fasilitas yang diterbitkan sepanjang
masa berlaku sertifikat;
d.
pengkajian mutu produk periode terakhir untuk
setiap jenis Bahan Obat yang diproduksi di
fasilitas
yang
akan
diajukan
perpanjangan
Sertifikat CPOB dan mewakili setiap aktivitas di
Sertifikat
CPOB
termasuk
persetujuan
penggunaan fasilitas yang diterbitkan sepanjang
masa berlaku sertifikat; dan
e.
perkembangan
CAPA
berdasarkan
hasil
pengawasan CPOB terakhir.
(2)
Dalam hal tidak dapat dilaksanakan pengkajian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf
d, pengkajian mutu produk periode terakhir dapat
dilaksanakan paling sedikit untuk 1 (satu) produk Obat
dan/atau Bahan Obat yang paling banyak diproduksi
di fasilitas yang akan diajukan perpanjangan Sertifikat
CPOB dan mewakili setiap aktivitas di Sertifikat CPOB.
(3)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) untuk permohonan
perpanjangan
Sertifikat
CPOB
dalam
rangka
pembuatan Obat untuk uji klinik.
(4)
Pelaku Usaha bertanggung jawab terhadap kebenaran,
keabsahan data, dan informasi yang disampaikan
dalam dokumen permohonan perpanjangan Sertifikat
CPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 34
(1)
Perpanjangan Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 meliputi perpanjangan Sertifikat CPOB
yang:
a.
memerlukan inspeksi; atau
b.
tidak memerlukan inspeksi.
(2)
Perpanjangan Sertifikat CPOB yang memerlukan
inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan
jika
berdasarkan
hasil
pengawasan
penerapan standar CPOB ditetapkan tindak lanjut
berupa sanksi administratif dan/atau menunjukkan
adanya temuan dengan potensi:
a.
berdampak pada penurunan mutu produk Obat
dan/atau Bahan Obat;
b.
terjadinya
penyimpangan
peredaran
Obat
dan/atau Bahan Obat kepada fasilitas atau pihak
yang tidak memiliki kewenangan; dan/atau
c.
menyebabkan risiko terhadap kesehatan.
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikecualikan untuk sanksi peringatan.
(4)
Perpanjangan Sertifikat CPOB yang tidak memerlukan
inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan
jika
berdasarkan
hasil
pengawasan
penerapan standar CPOB ditetapkan tindak lanjut
berupa pembinaan teknis atau sanksi peringatan,
dan/atau menunjukkan tidak adanya temuan dengan
potensi:
a.
berdampak pada penurunan mutu produk Obat
dan/atau Bahan Obat;
b.
terjadinya
penyimpangan
peredaran
Obat
dan/atau Bahan Obat kepada fasilitas atau pihak
yang tidak memiliki kewenangan; dan/atau
c.
menyebabkan risiko terhadap kesehatan.
(5)
Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (4), penilaian atas permohonan
perpanjangan Sertifikat CPOB juga dilakukan terhadap
pemenuhan persyaratan teknis CPOB berdasarkan:
a.
laporan
inspeksi
hasil
pengawasan
terakhir
bersama perkembangan CAPA paling sedikit
2 (dua) tahun terakhir untuk fasilitas steril dan
3 (tiga) tahun terakhir untuk fasilitas nonsteril;
b.
riwayat produk Obat dan/atau Bahan Obat yang
diedarkan; dan/atau
c.
hasil evaluasi atas dokumen yang disampaikan
dan/atau informasi pengaduan masyarakat.
Pasal 35 (1) BPOM melaksanakan verifikasi terhadap permohonan perpanjangan Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling lama 7 (tujuh) Hari dengan mekanisme time to respond. (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak sesuai, Pelaku Usaha harus menyampaikan tambahan data paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak permohonan dikembalikan.
(3)
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi
persyaratan
perpanjangan
Sertifikat
CPOB
atau
tambahan data tidak disampaikan sesuai batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan
perpanjangan Sertifikat CPOB dinyatakan batal dan
harus mengajukan permohonan baru sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
sampai dengan Pasal 13.
(4)
Mekanisme time to respond sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut:
a.
perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila
berdasarkan
hasil
verifikasi
memerlukan
tambahan data; dan
b.
perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimulai kembali dari awal
setelah pemohon menyampaikan tambahan data.
Pasal 36 (1) Permohonan perpanjangan Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai biaya yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaku Usaha melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat perintah bayar diterbitkan. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Pasal 37 (1) BPOM melaksanakan evaluasi dan/atau inspeksi atas permohonan perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 setelah diterimanya bukti pembayaran sesuai dengan nominal yang tercantum dalam surat perintah bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan/atau inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan CAPA tahap I, BPOM menyampaikan permintaan CAPA tahap I. (3) Pelaku Usaha harus menyampaikan CAPA atas permintaan CAPA tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam batas waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi dan/atau inspeksi. (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan CAPA terhadap permintaan CAPA tahap I sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dapat menyampaikan CAPA tahap II dalam batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak batas waktu penyampaian CAPA tahap I berakhir.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Pelaku Usaha dinyatakan masih memerlukan perbaikan terhadap CAPA tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dapat menyampaikan CAPA tahap II dalam batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak permintaan CAPA tahap II. (6) Penyampaian CAPA tahap II oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai.
Pasal 38
(1)
Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau inspeksi atas
permohonan atau penyampaian CAPA sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
37,
BPOM
menerbitkan
keputusan berupa:
a.
persetujuan; atau
b.
penolakan.
(2)
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BPOM dapat memberikan rekomendasi pemenuhan
persyaratan CPOB untuk pemenuhan dokumen mutu
dalam rangka pengajuan permohonan registrasi Obat.
(3)
Ketentuan
pemberian
rekomendasi
pemenuhan
persyaratan
CPOB
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
diberikan
dengan
mempertimbangkan
pemenuhan persyaratan CPOB berdasarkan hasil
inspeksi atas permohonan perpanjangan sertifikat.
Pasal 39 Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a diberikan jika Pelaku Usaha dalam permohonan perpanjangan Sertifikat CPOB telah memenuhi standar CPOB.
Pasal 40
Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) huruf b diberikan jika Pelaku Usaha dalam
pengajuan permohonan perpanjangan sertifikat CPOB:
a.
tidak memenuhi standar CPOB;
b.
tidak menyampaikan CAPA tahap II sesuai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (4) dan ayat (5);
c.
terbukti menyampaikan dokumen yang tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (4); dan/atau
d.
mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 41
(1)
Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan keputusan
berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) huruf b maka:
a.
Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan kegiatan
pembuatan Obat dan/atau Bahan Obat;
b.
permohonan dianggap batal dan biaya yang telah
dibayarkan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 36 tidak dapat ditarik kembali; dan
c.
permohonan
perpanjangan
sertifikat
dapat
diajukan
melalui
sertifikasi
baru
dengan
memperhatikan alasan penolakan.
(2)
Pengajuan sertifikasi baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam jangka waktu:
a.
paling singkat 6 (enam) bulan setelah tanggal
keputusan penolakan, dalam hal alasan penolakan
karena Pelaku Usaha tidak memenuhi standar
CPOB
berdasarkan
hasil
evaluasi
terhadap
perbaikan atas CAPA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf a; atau
b.
paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
keputusan penolakan, dalam hal alasan penolakan
karena Pelaku Usaha terbukti menyampaikan
dokumen yang tidak benar, data dan informasi
tidak
absah
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 40 huruf c.
Pasal 42 (1) Evaluasi dan inspeksi terhadap perpanjangan Sertifikat CPOB yang memerlukan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 35 (tiga puluh lima) Hari menggunakan mekanisme dilanjutkan (clock on) dan dihentikan (clock off) setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (2) Evaluasi terhadap perpanjangan Sertifikat CPOB yang tidak memerlukan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari menggunakan mekanisme dilanjutkan (clock on) dan dihentikan (clock off) setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (3) Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihentikan (clock off) sampai dengan Pelaku Usaha menyampaikan CAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). (4) Perhitungan waktu evaluasi dilanjutkan (clock on) setelah Pelaku Usaha menyampaikan CAPA sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
Pasal 43 (1) Dalam hal permohonan perpanjangan Sertifikat CPOB: a. tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2); b. mendapatkan hasil verifikasi dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); dan/atau c. Pelaku Usaha mendapatkan keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang menyebabkan masa berlaku Sertifikat CPOB habis,
Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan kegiatan pembuatan Obat dan/atau Bahan Obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal masa berlaku Sertifikat CPOB habis sebelum Pelaku Usaha mendapatkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), namun permohonan perpanjangan Sertifikat CPOB disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), kegiatan pembuatan Obat dan/atau Bahan Obat tetap dapat dilakukan sepanjang memperhatikan aspek pemenuhan terhadap kepatuhan standar CPOB. (3) Masa berlaku Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhir masa berlaku Sertifikat CPOB sebelumnya.
Paragraf 2 Perpanjangan Persetujuan Gudang di Luar Lokasi Pabrik
Pasal 44 (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat melakukan perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan. (2) Permohonan perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Usaha paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku persetujuan gudang di luar lokasi pabrik berakhir. (3) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik dapat dilakukan sepanjang Pelaku Usaha telah melakukan kegiatan penyimpanan pada gudang di luar lokasi pabrik sesuai dengan ruang lingkup persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik. (4) Dalam hal perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik tidak diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan persetujuan penambahan gudang di luar lokasi pabrik sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22.
Pasal 45
(1)
Pelaku
Usaha
yang
mengajukan
perpanjangan
persetujuan gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 harus memenuhi persyaratan
dengan melampirkan dokumen:
a.
daftar perubahan bermakna sejak pengawasan
CPOB terakhir;
b.
daftar penyimpangan sejak pengawasan CPOB
terakhir; dan
c.
perkembangan
CAPA
berdasarkan
hasil
pengawasan CPOB terakhir.
(2) Dokumen pengawasan CPOB terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit pengawasan terhadap aspek penyimpanan dan distribusi. (3) Pelaku Usaha bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan data, dan informasi yang disampaikan dalam dokumen permohonan perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 46
(1)
Perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi
perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik
yang:
a.
memerlukan inspeksi; atau
b.
tidak memerlukan inspeksi.
(2)
Perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik
yang memerlukan inspeksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan jika berdasarkan hasil
pengawasan penerapan standar CPOB ditetapkan
tindak lanjut berupa sanksi administratif dan/atau
menunjukkan adanya temuan dengan potensi:
a.
berdampak pada penurunan mutu produk Obat
dan/atau Bahan Obat;
b.
terjadinya
penyimpangan
peredaran
Obat
dan/atau Bahan Obat kepada fasilitas atau pihak
yang tidak memiliki kewenangan; dan/atau
c.
menyebabkan risiko terhadap kesehatan.
(3)
Perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik
yang
tidak
memerlukan
inspeksi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika
berdasarkan hasil pengawasan penerapan standar
CPOB ditetapkan tindak lanjut berupa pembinaan
teknis atau sanksi peringatan, dan/atau menunjukkan
tidak adanya temuan dengan potensi:
a.
berdampak pada penurunan mutu produk Obat
dan/atau Bahan Obat;
b.
terjadinya
penyimpangan
peredaran
Obat
dan/atau Bahan Obat kepada fasilitas atau pihak
yang tidak memiliki kewenangan; dan/atau
c.
menyebabkan risiko terhadap kesehatan.
(4)
Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), penilaian atas permohonan
perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik
juga dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan
teknis CPOB berdasarkan:
a.
berita acara pemeriksaan dari inspeksi rutin
bersama perkembangan CAPA paling lama 5 (lima)
tahun terakhir;
b.
riwayat produk Obat dan/atau Bahan Obat yang
diedarkan; dan/atau
c.
hasil evaluasi atas dokumen yang disampaikan
dan/atau informasi pengaduan masyarakat.
Pasal 47
(1)
BPOM melaksanakan verifikasi terhadap permohonan
perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 paling lama
7 (tujuh) Hari dengan mekanisme time to respond.
(2)
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap
dan/atau
tidak
sesuai,
Pelaku
Usaha
harus
menyampaikan tambahan data paling lama 20 (dua
puluh) Hari terhitung sejak permohonan dikembalikan.
(3)
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan
persetujuan gudang di luar lokasi pabrik atau
tambahan data tidak disampaikan sesuai batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan
perpanjangan gudang di luar lokasi pabrik dibatalkan
dan harus mengajukan permohonan baru sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44.
Pasal 48 (1) Permohonan perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaku Usaha melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat perintah bayar diterbitkan. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Pasal 49 (1) BPOM melaksanakan evaluasi dan/atau inspeksi atas permohonan perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik yang memerlukan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a setelah diterimanya bukti pembayaran sesuai dengan nominal yang tercantum dalam surat perintah bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2). (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan/atau inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan CAPA tahap I, BPOM menyampaikan permintaan CAPA tahap I. (3) Pelaku Usaha harus menyampaikan CAPA atas permintaan CAPA tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam batas waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi dan/atau inspeksi. (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan CAPA terhadap permintaan CAPA tahap I sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaku Usaha dapat menyampaikan CAPA tahap II dalam batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak batas waktu
penyampaian CAPA tahap I berakhir. (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Pelaku Usaha dinyatakan masih memerlukan perbaikan terhadap CAPA tahap I yang disampaikan, Pelaku Usaha dapat menyampaikan CAPA tahap II dalam batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak permintaan CAPA tahap II. (6) Penyampaian CAPA tahap II oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai justifikasi dan/atau mitigasi risiko yang memadai.
Pasal 50
(1)
Berdasarkan hasil inspeksi dan/atau evaluasi atas
penyampaian CAPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49, BPOM menerbitkan keputusan berupa:
a.
persetujuan; atau
b.
penolakan.
(2)
Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diberikan jika Pelaku Usaha dalam
permohonan perpanjangan persetujuan gudang di luar
lokasi pabrik telah memenuhi standar CPOB.
(3)
Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diberikan jika Pelaku Usaha
dalam
pengajuan
permohonan
perpanjangan
persetujuan gudang di luar lokasi pabrik:
a.
tidak memenuhi standar CPOB;
b.
tidak menyampaikan CAPA tahap II sesuai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (4) dan ayat (5);
c.
terbukti menyampaikan dokumen yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (3); dan/atau
d.
mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan keputusan
berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b maka:
a.
Pelaku
Usaha
tidak
dapat
melakukan
penyimpanan pada gudang di luar lokasi pabrik;
b.
permohonan dianggap batal dan biaya yang telah
dibayarkan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 48 tidak dapat ditarik kembali; dan
c.
permohonan perpanjangan persetujuan gudang di
luar
lokasi
pabrik
dapat
diajukan
melalui
pengajuan persetujuan baru penambahan gudang
di luar lokasi pabrik dengan memperhatikan
alasan penolakan.
(5)
Pengajuan permohonan persetujuan baru penambahan
gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu:
a.
paling singkat 6 (enam) bulan setelah tanggal
keputusan penolakan, dalam hal alasan penolakan
karena Pelaku Usaha tidak memenuhi standar
CPOB
berdasarkan
hasil
evaluasi
terhadap
perbaikan atas CAPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a; atau
b.
paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
keputusan penolakan, dalam hal alasan penolakan
karena Pelaku Usaha terbukti menyampaikan
dokumen yang tidak benar, data dan informasi
tidak absah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c.
Pasal 51
(1)
Evaluasi
dan
inspeksi
terhadap
perpanjangan
persetujuan gudang di luar lokasi pabrik yang
memerlukan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama
35 (tiga puluh lima) Hari menggunakan mekanisme
dilanjutkan (clock on) dan dihentikan (clock off) setelah
Pelaku Usaha melakukan pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48.
(2)
Evaluasi terhadap perpanjangan persetujuan gudang di
luar lokasi pabrik yang tidak memerlukan inspeksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b
dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari menggunakan
mekanisme dilanjutkan (clock on) dan dihentikan (clock
off) setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
(3)
Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dihentikan (clock off) sampai
dengan
Pelaku
Usaha
menyampaikan
CAPA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), ayat (4)
dan ayat (5).
(4) Perhitungan waktu evaluasi dilanjutkan (clock on)
setelah
Pelaku
Usaha
menyampaikan
CAPA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5).
Pasal 52
(1)
Dalam hal permohonan perpanjangan persetujuan
gudang di luar lokasi pabrik:
a.
tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
b.
mendapatkan
keputusan
berupa
dibatalkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3);
dan/atau
c.
Pelaku Usaha mendapatkan keputusan berupa
penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat
(1)
yang
menyebabkan
masa
berlaku
persetujuan penambahan gudang di luar lokasi
pabrik habis,
Pelaku Usaha tidak dapat melakukan penyimpanan
pada gudang di luar lokasi pabrik.
(2)
Dalam hal masa berlaku persetujuan penambahan
gudang di luar lokasi pabrik habis sebelum Pelaku
Usaha
mendapatkan
keputusan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), namun permohonan
perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik
disampaikan
sesuai
batas
waktu
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
44
ayat
(2),
kegiatan
penyimpanan tetap dapat dilakukan sepanjang memperhatikan aspek pemenuhan terhadap kepatuhan Standar CPOB. (3) Masa berlaku keputusan berupa persetujuan perpanjangan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhir masa berlaku persetujuan sebelumnya.
Bagian Keenam Penerbitan Sertifikat CPOB
Pasal 53
(1)
Sertifikat CPOB berlaku paling lama 5 (lima) tahun
selama Pelaku Usaha masih beroperasional dan
memenuhi standar CPOB sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)
Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
a.
nomor sertifikat;
b.
nama pelaku usaha;
c.
alamat;
d.
nama gedung;
e.
bentuk sediaan, jenis bahan aktif Obat, atau jenis
bahan tambahan Obat;
f.
aktivitas;
g.
persyaratan khusus (jika tersedia); dan
h.
masa berlaku.
Pasal 54
(1)
Surat persetujuan penambahan gudang di luar lokasi
pabrik berlaku paling lama 5 (lima) tahun selama
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) masih beroperasional dan memenuhi standar
CPOB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2)
Surat persetujuan penambahan gudang di luar lokasi
pabrik paling sedikit memuat informasi:
a. nomor surat;
b. nama pemohon
c. lokasi gudang tambahan;
d. area/rak yang digunakan;
e. kondisi suhu penyimpanan; dan
f.
masa berlaku.
Bagian Ketujuh Pengembalian Sertifikat dan Persetujuan
Paragraf 1 Pengembalian Sertifikat CPOB
Pasal 55 (1) Dalam hal Pelaku Usaha berhenti melakukan operasi kegiatan berusaha, Pelaku Usaha harus mengembalikan Sertifikat CPOB kepada BPOM.
(2) Pengembalian Sertifikat CPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan jika Pelaku Usaha tidak melakukan kegiatan operasional pembuatan Obat dan/atau Bahan Obat.
Pasal 56
(1)
Pelaku Usaha yang melakukan pengembalian Sertifikat
CPOB harus menyertakan informasi terkait:
a.
tindak lanjut terhadap fasilitas;
b.
penanganan terhadap peralatan dan sisa Obat
dan/atau Bahan Obat; dan
c.
daftar izin edar Obat yang diproduksi di fasilitas
dan daftar Obat yang telah didistribusikan dan
memiliki
masa
simpan
sebelum
batas
kedaluwarsa.
(2)
Terhadap pengembalian Sertifikat CPOB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55, BPOM menerbitkan surat
pencabutan Sertifikat CPOB.
(3)
Terhadap pencabutan sertifikat CPOB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), BPOM dapat menerbitkan:
a. keputusan pencabutan izin edar Obat; dan/atau
b. perintah
penarikan
dan/atau
pemusnahan
terhadap Obat dan/atau Bahan Obat yang ada di
peredaran dan di gudang penyimpanan.
(4)
Tata cara penarikan dan pemusnahan Obat dan/atau
Bahan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 57 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dan ayat (3) juga berlaku dalam hal Sertifikat CPOB sudah dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak diperpanjang.
Paragraf 2 Pengembalian Persetujuan Gudang Di Luar Lokasi Pabrik
Pasal 58 (1) Dalam hal Pelaku Usaha berhenti melakukan kegiatan berusaha, Pelaku Usaha harus mengembalikan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik kepada BPOM. (2) Pengembalian persetujuan gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan jika Pelaku Usaha tidak melakukan penyimpanan pada gudang di luar lokasi pabrik.
Pasal 59 (1) Pelaku Usaha yang melakukan pengembalian persetujuan gudang di luar lokasi pabrik harus menyertakan informasi terkait tindak lanjut terhadap fasilitas dan penanganan terhadap peralatan dan sisa Obat dan/atau Bahan Obat. (2) Terhadap pengembalian persetujuan gudang di luar lokasi pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, BPOM menerbitkan surat pencabutan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik.
(3) Dalam hal dilakukan pemusnahan terhadap sisa Obat dan/atau Bahan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 60 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) juga berlaku dalam hal persetujuan gudang di luar lokasi pabrik sudah dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak diperpanjang.
Bagian Kedelapan
Kewajiban
Pasal 61
(1)
Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Sertifikat CPOB
dan persetujuan gudang di luar lokasi pabrik wajib:
a.
melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam
Sertifikat CPOB dan persetujuan gudang di luar
lokasi pabrik;
b.
melaporkan kegiatan berusaha kepada Kepala
Badan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan;
c.
menyampaikan permohonan perubahan Sertifikat
CPOB sesuai dengan ketentuan Pasal 23 sampai
dengan Pasal 30 dalam hal terdapat perubahan
fasilitas produksi; dan
d.
melaporkan dokumen induk Industri Farmasi.
(2)
Laporan dokumen induk Industri Farmasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan kepada
Kepala Badan secara elektronik paling lambat 6 (enam)
bulan setelah terbit Sertifikat CPOB dan 1 (satu) bulan
sejak terjadi perubahan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
mengenai dokumen induk Industri Farmasi.
BAB III
TATA CARA SERTIFIKASI
CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
Bagian Kesatu Persyaratan dan Tata Cara
Pasal 62
(1)
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
dalam penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan, dan
penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat, dan/atau
dalam penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian
sistem
elektronik
untuk
distribusi
Obat
wajib
menerapkan standar CDOB sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a.
PBF;
b.
PBF Cabang;
c.
PBF Bahan Obat;
d. PBF Bahan Obat Cabang; dan e. PSE/PPMSE. (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nomor induk berusaha dan/atau perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal bukan merupakan badan layanan umum tidak harus memiliki nomor induk berusaha. (5) Pemenuhan standar CDOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat CDOB.
Pasal 63
(1)
Sertifikat
CDOB
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 62 ayat (5) untuk:
a.
PBF, PBF Cabang, PBF Bahan Obat, PBF Bahan
Obat
Cabang,
dan
Fasilitas
Pengelolaan
Kefarmasian wajib dipenuhi sebelum pelaksanaan
kegiatan operasional pengadaan, penyimpanan,
dan penyaluran Obat dan/atau bahan Obat; dan
b.
PSE/PPMSE wajib dipenuhi sebelum pelaksanaan
kegiatan operasional menyediakan, mengelola, dan
mengoperasikan sistem elektronik untuk kegiatan
distribusi Obat.
(2)
Dalam hal PBF dan PBF Bahan Obat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a juga melaksanakan
kegiatan operasional menyediakan, mengelola, dan
mengoperasikan sistem elektronik untuk kegiatan
distribusi
Obat
kepada
fasilitas
yang
memiliki
kewenangan melakukan penyerahan Obat, baik untuk
keperluan sendiri maupun untuk keperluan PBF lain,
wajib memenuhi ketentuan PSE/PPMSE sebagaimana
diatur dalam peraturan Badan ini.
(3)
Sertifikat
CDOB
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 62 ayat (5) diterbitkan oleh Kepala Badan.
Pasal 64
(1)
Sertifikat
CDOB
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 63 diberikan sesuai dengan kategori produk dan
aktivitas.
(2)
Kategori produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk
Pelaku
Usaha
dan
Fasilitas
Pengelolaan
Kefarmasian berupa:
a.
Bahan Obat;
b.
produk rantai dingin;
c.
narkotika;
d.
psikotropika;
e.
obat keras;
f.
prekursor farmasi;
g.
obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
h.
obat bebas terbatas; dan
i.
obat bebas.
(3)
Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.
pengadaan, penyimpanan, penyaluran;
b.
pengemasan dan pelabelan ulang Bahan Obat;
dan/atau
c.
menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan
sistem elektronik untuk kegiatan distribusi Obat,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 65
(1)
Permohonan Sertifikat CDOB hanya dapat diajukan
oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (2) dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian.
(2)
Permohonan Sertifikat CDOB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a.
PBF dan PBF Cabang harus memiliki dokumen
perizinan berusaha sebagai PBF atau PBF Cabang;
b.
PBF Bahan Obat dan PBF Bahan Obat Cabang
harus memiliki dokumen perizinan berusaha
sebagai PBF Bahan Obat atau PBF Bahan Obat
Cabang;
c.
Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian harus memiliki
dokumen yang memuat mengenai penetapan
sebagai Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; dan
d.
PSE/PPMSE harus memiliki dokumen perizinan
berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3)
Sertifikat CDOB bagi PBF, PBF Cabang, PBF Bahan
Obat dan PBF Bahan Obat Cabang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lambat
12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin PBF, PBF
Cabang, PBF Bahan Obat atau PBF Bahan Obat Cabang
diterbitkan.
(4)
Permohonan Sertifikat CDOB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan
terhitung sejak izin PBF, PBF Cabang, PBF Bahan Obat
atau PBF Bahan Obat Cabang diterbitkan.
Bagian Kedua Pendaftaran Pemohon
Pasal 66
(1)
Permohonan Sertifikat CDOB diajukan oleh Pelaku
Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian kepada
Kepala Badan secara elektronik melalui laman resmi
layanan sertifikasi CDOB BPOM.
(2)
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
mengisi data informasi dan mengunggah dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (2) secara elektronik melalui laman resmi layanan
sertifikasi CDOB BPOM.
(3)
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan verifikasi secara elektronik.
(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pengisian dan pengunggahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan benar, Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian mendapatkan hak akses.
Pasal 67 (1) Pendaftaran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 hanya dilakukan 1 (satu) kali sepanjang tidak terjadi perubahan data Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian. (2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian melakukan perubahan akun paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadi perubahan.
Pasal 68
(1)
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) dapat mengajukan
permohonan:
a.
sertifikasi baru;
b.
perubahan sertifikat; atau
c.
perpanjangan sertifikat.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara elektronik melalui laman resmi
layanan sertifikasi CDOB BPOM.
Bagian Ketiga Sertifikasi Baru
Pasal 69
(1)
Pelaku Usaha berupa PBF, PBF Cabang, PBF Bahan
Obat, dan PBF Bahan Obat Cabang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) yang mengajukan
permohonan sertifikasi baru harus menyampaikan
kelengkapan dokumen berupa:
a.
dokumen administratif; dan
b.
dokumen pendukung:
1.
denah alur pengelolaan Obat dan/atau Bahan
Obat;
2.
daftar kategori-produk dan/atau aktivitas;
3.
struktur
organisasi
dan
manajemen
pengelolaan Obat;
4.
daftar peralatan/perlengkapan terkualifikasi/
terkalibrasi dalam operasional gudang sesuai
kategori produk yang didistribusikan; dan
5.
kebijakan
mutu
dan
daftar
standar
operasional prosedur sesuai ruang lingkup
dan aktivitas.
(2)
Fasilitas
Pengelolaan
Kefarmasian
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) yang mengajukan
permohonan sertifikasi baru harus menyampaikan
kelengkapan dokumen berupa:
a.
dokumen administratif; dan
b.
dokumen pendukung:
1.
denah alur pengelolaan obat;
2.
daftar kategori produk dan/atau aktivitas;
3.
struktur
organisasi
dan
manajemen
pengelolaan Obat;
4.
daftar peralatan/perlengkapan terkualifikasi/
terkalibrasi dalam operasional gudang sesuai
kategori produk yang didistribusikan;
5.
kebijakan
mutu
dan
daftar
standar
operasional prosedur; dan
6.
dokumen
hasil
penilaian
mandiri
(self
assessment) sesuai dengan daftar periksa
sertifikasi CDOB.
(3)
Pelaku
Usaha
berupa
PSE/PPMSE
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) yang mengajukan
permohonan sertifikasi baru harus menyampaikan
kelengkapan dokumen berupa:
a.
dokumen administratif; dan
b.
dokumen pendukung:
1.
data tenaga ahli dalam jumlah yang sesuai
kebutuhan, meliputi minimal: apoteker; dan
tenaga ahli di bidang sistem elektronik
dan/atau teknologi informasi;
2.
diagram bisnis proses sistem aplikasi; dan
3.
prosedur kualifikasi pelanggan dan pemasok
melalui sistem.
(4)
Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa dokumen perizinan berusaha
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(5)
Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a berupa dokumen pembentukan
Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, meliputi:
a.
tanda daftar PSE; dan
b.
perizinan berusaha PPMSE.
(7)
Diagram bisnis proses sistem aplikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 harus dapat
menggambarkan sistem mutu dan standar prosedur
operasional sesuai dengan standar CDOB.
(8)
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan
data, dan informasi yang disampaikan dalam dokumen
permohonan sertifikasi baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Pasal 70
(1)
BPOM melaksanakan verifikasi terhadap permohonan
sertifikasi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
paling lama 5 (lima) Hari dengan mekanisme time to
respond.
(2)
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap,
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
harus menyampaikan tambahan data paling lama
20 (dua puluh) Hari terhitung sejak permohonan
dikembalikan.
(3)
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi
persyaratan pengajuan sertifikasi baru atau tambahan
data
tidak
disampaikan
sesuai
batas
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan
sertifikasi baru dibatalkan dan harus mengajukan
permohonan sertifikasi baru sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
(4)
Mekanisme time to respond sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut:
a.
perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila
berdasarkan
hasil
verifikasi
memerlukan
kelengkapan dan/atau perbaikan dokumen; dan
b.
perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimulai kembali dari awal
setelah Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan
Kefarmasian
menyampaikan
kelengkapan
dan/atau perbaikan dokumen.
Pasal 71
(1)
Permohonan sertifikasi baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 dikenai biaya sebagai penerimaan
negara
bukan
pajak
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung
sejak tanggal surat perintah bayar diterbitkan.
(3)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah
dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Pasal 72 (1) BPOM melakukan inspeksi setelah permohonan dinyatakan lengkap, memenuhi syarat, dan setelah diterimanya bukti pembayaran sesuai dengan nominal yang tercantum dalam surat perintah bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2). (2) Dalam hal berdasarkan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan CAPA, BPOM menyampaikan permintaan CAPA tahap I. (3) Pelaku Usaha atau Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian harus menyampaikan CAPA atas permintaan CAPA tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
batas waktu paling lambat 40 (empat puluh) Hari terhitung sejak permintaan CAPA tahap I. (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Pelaku Usaha atau Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian dinyatakan masih memerlukan perbaikan terhadap CAPA tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha atau Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian dapat menyampaikan CAPA tahap II dalam batas waktu paling lambat 40 (empat puluh) Hari sejak permintaan CAPA tahap II. (5) Dalam hal Pelaku Usaha atau Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian tidak menyampaikan CAPA terhadap permintaan CAPA tahap I sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha atau Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian dapat menyampaikan CAPA tahap II paling lambat 40 (empat puluh) Hari sejak batas waktu penyampaian CAPA tahap I berakhir.
Pasal 73
(1)
Berdasarkan hasil inspeksi dan evaluasi terhadap
perbaikan
atas
permintaan
CAPA
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
72,
BPOM
menerbitkan
keputusan berupa:
a.
persetujuan; atau
b.
penolakan.
(2)
Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diberikan jika Pelaku Usaha dan
Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian dalam pengajuan
permohonan sertifikasi baru telah memenuhi standar
CDOB.
(3)
Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diberikan jika Pelaku Usaha dan
Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian dalam pengajuan
permohonan sertifikasi baru:
a.
tidak memenuhi standar CDOB;
b.
tidak menyampaikan CAPA tahap II sesuai dengan
batas
waktu
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 72 ayat (4) dan ayat (5).
c.
terbukti menyampaikan dokumen yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (8); dan/atau
d.
mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)
Dalam hal Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan
Kefarmasian
mendapatkan
keputusan
berupa
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b maka:
a.
Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan kegiatan
pengadaan dan penyaluran Obat dan/atau Bahan
Obat;
b.
permohonan dianggap batal dan biaya yang telah
dibayarkan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 71 tidak dapat ditarik kembali; dan
c.
permohonan sertifikasi baru dapat diajukan
kembali
dengan
memperhatikan
alasan
penolakan.
(5)
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf c, permohonan sertifikasi baru dapat diajukan
kembali dalam waktu:
a.
paling singkat 6 (enam) bulan setelah tanggal
keputusan penolakan, dalam hal alasan penolakan
karena Pelaku Usaha atau Fasilitas Pengelolaan
Kefarmasian tidak memenuhi standar CDOB
berdasarkan hasil evaluasi terhadap perbaikan
atas CAPA; atau
b.
paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
keputusan penolakan, dalam hal alasan penolakan
karena Pelaku Usaha atau Fasilitas Pengelolaan
Kefarmasian terbukti menyampaikan dokumen
yang tidak benar, data dan informasi tidak absah
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
69
ayat (8).
Pasal 74
(1)
Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
ayat (1), evaluasi terhadap perbaikan atas permintaan
CAPA,
sampai
dengan
penerbitan
keputusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
dilaksanakan paling lama 49 (empat puluh sembilan)
Hari menggunakan mekanisme dilanjutkan (clock on)
dan dihentikan (clock off) terhitung sejak diterimanya
pembayaran sesuai dengan nominal sebagaimana
tercantum dalam surat perintah bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).
(2)
Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihentikan (clock off) sampai dengan
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
menyampaikan CAPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
(3)
Perhitungan waktu evaluasi dilanjutkan (clock on)
setelah Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan
Kefarmasian menyampaikan tambahan data sesuai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
Bagian Keempat Perubahan Sertifikat CDOB
Pasal 75 Dalam hal terdapat perubahan informasi dalam Sertifikat CDOB, Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian mengajukan permohonan perubahan Sertifikat CDOB.
Pasal 76 (1) Perubahan Sertifikat CDOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terdiri atas perubahan yang: a. memerlukan inspeksi; dan b. tidak memerlukan inspeksi.
(2)
Perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a.
penambahan gudang atau pindah gudang pada
alamat dan lokasi berbeda;
b.
penambahan
gudang
atau
pindah
gudang
termasuk
perubahan
fungsi
atau
perluasan
ruangan
penyimpanan,
ruangan
pengemasan
ulang, dan pelabelan ulang pada alamat yang
sama;
c.
kategori produk; dan/atau
d.
perubahan/penambahan aktivitas menyediakan,
mengelola,
dan/atau
mengoperasikan
sistem
elektronik untuk kegiatan distribusi Obat.
(3)
Perubahan Sertifikat CDOB yang tidak memerlukan
inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat berupa:
a.
perubahan alamat yang tidak mengubah lokasi;
b.
perubahan alamat kantor; dan/atau
c.
pengurangan gudang pada PBF, PBF Cabang, PBF
Bahan Obat, PBF Bahan Obat Cabang atau
Fasilitas Pengelola Kefarmasian.
(4)
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
yang mengajukan permohonan perubahan sertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan
diajukan sebelum perubahan dilaksanakan.
(5)
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
yang mengajukan permohonan perubahan sertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan
dapat diajukan setelah perubahan.
Pasal 77
(1)
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
yang mengajukan permohonan perubahan sertifikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a
harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan
kelengkapan dokumen berupa:
a.
dokumen administratif; dan
b.
dokumen teknis meliputi:
1.
denah alur pengelolaan Obat dan/atau Bahan
Obat;
2.
daftar peralatan/perlengkapan terkualifikasi/
terkalibrasi dalam operasional gudang sesuai
kategori produk yang didistribusikan; dan
3.
surat
tanda
registrasi
apoteker
(STRA)
penanggung jawab gudang baru.
(2)
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
yang mengajukan permohonan perubahan sertifikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b
harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan
kelengkapan dokumen berupa:
a.
dokumen administratif; dan
b.
dokumen teknis berupa denah alur pengelolaan
Obat dan/atau Bahan Obat yang baru.
(3)
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
yang mengajukan permohonan perubahan sertifikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c
harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan
kelengkapan dokumen berupa:
a.
dokumen administratif; dan
b.
dokumen teknis meliputi:
1.
denah alur pengelolaan Obat dan/atau Bahan
Obat;
2.
daftar peralatan/perlengkapan terkualifikasi/
terkalibrasi dalam operasional gudang sesuai
kategori produk dan/atau aktivitas; dan
3.
daftar kategori produk yang didistribusikan.
(4)
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
yang mengajukan permohonan perubahan sertifikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d
harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan
kelengkapan dokumen berupa:
a.
dokumen administratif; dan
b.
dokumen teknis meliputi:
1.
data tenaga ahli dalam jumlah yang sesuai
kebutuhan;
2.
diagram bisnis proses sistem aplikasi; dan
3.
prosedur kualifikasi pelanggan dan pemasok
melalui sistem.
(5)
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
yang mengajukan permohonan perubahan sertifikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) harus
memenuhi
persyaratan
dengan
melampirkan
kelengkapan dokumen berupa:
a.
dokumen administratif; dan
b.
dokumen teknis meliputi denah alur pengelolaan
Obat dan/atau Bahan Obat.
(6)
Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a,
ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a untuk Pelaku
Usaha berupa PBF, PBF Cabang, PBF Bahan Obat, dan
PBF Bahan Obat Cabang berupa dokumen perizinan
berusaha
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(7)
Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a,
ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a untuk Fasilitas
Pengelolaan
Kefarmasian
berupa
dokumen
pembentukan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)
Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a,
ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a untuk pelaku
usaha
yang
menyediakan,
mengelola,
dan/atau
mengoperasikan Sistem Elektronik untuk kegiatan
distribusi Obat, meliputi:
a.
tanda daftar PSE; dan
b.
perizinan berusaha PPMSE.
(9)
Data tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b angka 1 paling sedikit memiliki apoteker dan
tenaga ahli di bidang sistem elektronik dan/atau
teknologi informasi.
(10) Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan data, dan informasi yang disampaikan dalam permohonan perubahan Sertifikat CDOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).
Pasal 78
(1)
BPOM melaksanakan verifikasi terhadap permohonan
perubahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 paling lama 5 (lima) Hari dengan mekanisme
time to respond.
(2)
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pelaku Usaha
dan
Fasilitas
Pengelolaan
Kefarmasian
harus
menyampaikan tambahan data paling lama 20 (dua
puluh) Hari terhitung sejak permohonan dikembalikan.
(3)
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi
persyaratan pengajuan perubahan sertifikat atau
tambahan data tidak disampaikan sesuai batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan
perubahan sertifikat dibatalkan dan harus mengajukan
permohonan
perubahan
sertifikat
sesuai
dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
Pasal 79
(1)
Permohonan perubahan Sertifikat CDOB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 dikenai biaya sebagai
penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung
sejak tanggal surat perintah bayar diterbitkan.
(3)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah
dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Pasal 80
(1)
BPOM melaksanakan inspeksi terhadap perubahan
yang memerlukan inspeksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a setelah permohonan
dinyatakan lengkap, memenuhi syarat, dan setelah
diterimanya bukti pembayaran sesuai dengan nominal
sebagaimana tercantum dalam surat perintah bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).
(2)
Dalam hal berdasarkan hasil inspeksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan CAPA,
BPOM menyampaikan permintaan CAPA tahap I.
(3)
Pelaku Usaha atau Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
harus menyampaikan CAPA atas permintaan CAPA
tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
batas waktu paling lambat 40 (empat puluh) Hari
terhitung sejak permintaan CAPA tahap I.
(4)
Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Pelaku Usaha
atau Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian dinyatakan
masih memerlukan perbaikan terhadap CAPA tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha
atau
Fasilitas
Pengelolaan
Kefarmasian
dapat
menyampaikan CAPA tahap II dalam batas waktu
paling lambat 40 (empat puluh) Hari sejak permintaan
CAPA tahap II.
(5)
Dalam hal Pelaku Usaha atau Fasilitas Pengelolaan
Kefarmasian tidak menyampaikan CAPA terhadap
permintaan
CAPA
tahap
I
sesuai
batas
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha
atau
Fasilitas
Pengelolaan
Kefarmasian
dapat
menyampaikan CAPA tahap II paling lambat 40 (empat
puluh) Hari sejak batas waktu penyampaian CAPA
tahap I berakhir.
Pasal 81
(1)
Berdasarkan hasil inspeksi dan evaluasi terhadap
perbaikan
atas
permintaan
CAPA
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
80,
BPOM
menerbitkan
keputusan berupa:
a.
persetujuan; atau
b.
penolakan.
(2)
Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diberikan jika Pelaku Usaha dan
Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian dalam pengajuan
perubahan sertifikat telah memenuhi standar CDOB.
(3)
Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diberikan jika Pelaku Usaha dan
Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian dalam pengajuan
permohonan perubahan sertifikat:
a.
tidak memenuhi standar CDOB;
b.
tidak menyampaikan CAPA tahap II sesuai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
80 ayat (4) dan ayat (5);
c.
terbukti menyampaikan dokumen yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (10); dan/atau
d.
mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
(4)
Dalam hal Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan
Kefarmasian
mendapatkan
keputusan
berupa
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b maka:
a.
permohonan dianggap batal dan biaya yang telah
dibayarkan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 79 tidak dapat ditarik kembali; dan
b.
permohonan
perubahan
sertifikat
yang
memerlukan inspeksi dapat diajukan kembali
dengan memperhatikan alasan penolakan.
(5)
Masa berlaku perubahan Sertifikat CDOB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai masa berlaku Sertifikat
CDOB yang telah diterbitkan sebelumnya.
Pasal 82
(1)
Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
ayat (1), evaluasi terhadap perbaikan atas permintaan
CAPA,
sampai
dengan
penerbitan
keputusan
sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) dilaksanakan
paling
lama
49
(empat
puluh
sembilan)
Hari
menggunakan mekanisme dilanjutkan (clock on) dan
dihentikan (clock off) terhitung sejak diterimanya
pembayaran sesuai dengan nominal sebagaimana
tercantum dalam surat perintah bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).
(2)
Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihentikan (clock off) sampai dengan
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
menyampaikan CAPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
(3)
Perhitungan waktu evaluasi dilanjutkan (clock on)
setelah Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan
Kefarmasian menyampaikan tambahan data sesuai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
Pasal 83 (1) BPOM melaksanakan evaluasi terhadap perubahan yang tidak memerlukan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b setelah permohonan dinyatakan lengkap, memenuhi syarat, dan setelah diterimanya bukti pembayaran sesuai dengan nominal yang tercantum dalam surat perintah bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2). (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari menggunakan mekanisme dilanjutkan (clock on) dan dihentikan (clock off) terhitung setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
Pasal 84
(1)
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (1), BPOM menerbitkan keputusan
berupa:
a.
persetujuan; atau
b.
penolakan.
(2)
Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diberikan jika Pelaku Usaha dan
Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian dalam pengajuan
perubahan sertifikat telah memenuhi standar CDOB.
(3)
Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diberikan jika Pelaku Usaha dan
Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian dalam pengajuan
permohonan perubahan sertifikat:
a.
tidak memenuhi standar CDOB;
b.
terbukti menyampaikan dokumen yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (10); dan/atau
c.
mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Dalam hal Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan
Kefarmasian
mendapatkan
keputusan
berupa
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b maka:
a.
permohonan dianggap batal dan biaya yang telah
dibayarkan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 79 tidak dapat ditarik kembali; dan
b.
permohonan perubahan sertifikat yang tidak
memerlukan inspeksi dapat diajukan kembali
dengan memperhatikan alasan penolakan.
(5)
Masa berlaku perubahan Sertifikat CDOB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengikuti masa berlaku
Sertifikat CDOB yang telah diterbitkan sebelumnya.
Bagian Kelima Perpanjangan Sertifikat CDOB
Pasal 85
(1)
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
62
dapat
melakukan perpanjangan Sertifikat CDOB dengan
mengajukan permohonan kepada Kepala Badan.
(2)
Pemilik
Sertifikat
CDOB
harus
mengajukan
perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan dan
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku
Sertifikat CDOB berakhir.
(3)
Selain
harus
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), perpanjangan Sertifikat CDOB
dapat dilakukan sepanjang Pelaku Usaha telah
melakukan kegiatan distribusi sesuai dengan ruang
lingkup persetujuan Sertifikat CDOB.
(4)
Dalam hal perpanjangan Sertifikat CDOB tidak
disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) maka:
a.
permohonan perpanjangan ditolak;
b.
PBF, PBF Cabang, PBF Bahan Obat, dan/atau PBF
Bahan Obat Cabang tidak dapat melaksanakan
kegiatan
pengadaan
dan
penyaluran
Obat
dan/atau Bahan Obat;
c.
PSE
tidak
dapat
melaksanakan
kegiatan
operasional
menyediakan,
mengelola,
dan
mengoperasikan sistem elektronik untuk kegiatan
distribusi Obat; dan
d.
pemilik
Sertifikat
CDOB
harus
mengajukan
permohonan
sertifikasi
baru
sesuai
dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
sampai dengan Pasal 74.
(5)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b dan huruf c dilaksanakan terhitung sejak masa
berlaku Sertifikat CDOB berakhir.
Pasal 86 (1) Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian yang mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan: a. dokumen administratif; dan b. dokumen teknis meliputi: 1. dokumen inspeksi diri; dan
- CAPA berdasarkan hasil pengawasan CDOB dalam 4 (empat) tahun terakhir yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan. (2) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pelaku usaha berupa PBF, PBF Cabang, PBF Bahan Obat, dan/atau PBF Bahan Obat Cabang meliputi dokumen perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian berupa dokumen pembentukan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pelaku Usaha yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik untuk kegiatan distribusi Obat, meliputi: a. tanda daftar PSE; dan b. perizinan berusaha PPMSE. (5) Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan data, dan informasi yang disampaikan dalam dokumen permohonan perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 87 (1) BPOM melaksanakan verifikasi terhadap permohonan perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 paling lama 5 (lima) Hari dengan mekanisme time to respond. (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian harus menyampaikan tambahan data paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak permohonan dikembalikan. (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan sertifikat atau tambahan data tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perpanjangan sertifikat dibatalkan dan harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
Pasal 88 (1) Permohonan perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dikenai biaya yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaku Usaha melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat perintah bayar diterbitkan.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Pasal 89
(1)
BPOM melaksanakan evaluasi dan/atau inspeksi atas
permohonan
perpanjangan
sertifikat
setelah
diterimanya bukti pembayaran sesuai dengan nominal
yang
tercantum
dalam
surat
perintah
bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2).
(2)
Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan/atau
inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
permintaan CAPA, BPOM menyampaikan permintaan
CAPA tahap I.
(3)
Pelaku Usaha atau Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
harus menyampaikan CAPA atas permintaan CAPA
tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
batas waktu paling lambat 40 (empat puluh) Hari
terhitung sejak permintaan CAPA tahap I.
(4)
Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Pelaku Usaha
atau Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian dinyatakan
masih memerlukan perbaikan terhadap CAPA tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha
atau
Fasilitas
Pengelolaan
Kefarmasian
dapat
menyampaikan CAPA tahap II dalam batas waktu
paling lambat 40 (empat puluh) Hari sejak permintaan
CAPA tahap II.
(5)
Dalam hal Pelaku Usaha atau Fasilitas Pengelolaan
Kefarmasian tidak menyampaikan CAPA terhadap
permintaan
CAPA
tahap
I
sesuai
batas
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha
atau
Fasilitas
Pengelolaan
Kefarmasian
dapat
menyampaikan CAPA tahap II paling lambat 40 (empat
puluh) Hari sejak batas waktu penyampaian CAPA
tahap I berakhir.
Pasal 90
(1)
Berdasarkan hasil inspeksi dan/atau evaluasi terhadap
perbaikan
atas
permintaan
CAPA
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
89,
BPOM
menerbitkan
keputusan berupa:
a.
persetujuan; atau
b.
penolakan.
(2)
Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diberikan jika Pelaku Usaha dan
Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian dalam pengajuan
permohonan perpanjangan sertifikat telah memenuhi
standar CDOB.
(3)
Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diberikan jika Pelaku Usaha dan
Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian dalam pengajuan
permohonan perpanjangan sertifikat:
a.
tidak memenuhi standar CDOB;
b.
tidak menyampaikan CAPA tahap II sesuai dengan
batas
waktu
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 89 ayat (4) dan ayat (5);
c.
terbukti menyampaikan dokumen yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (5); dan/atau
d.
mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
(4)
Dalam hal Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan
Kefarmasian
mendapatkan
keputusan
berupa
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b maka:
a.
permohonan dianggap batal dan biaya yang telah
dibayarkan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 88 tidak dapat ditarik kembali; dan
b.
permohonan
perpanjangan
sertifikat
dapat
diajukan kembali dengan memperhatikan alasan
penolakan.
(5)
Masa berlaku Sertifikat CDOB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku paling lama 5 (lima) tahun mulai
sejak
berakhir
masa
berlaku
Sertifikat
CDOB
sebelumnya.
Pasal 91
(1)
Evaluasi dan/atau inspeksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (1), evaluasi terhadap perbaikan
atas permintaan CAPA sampai dengan penerbitan
keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
ayat (1) dilaksanakan paling lama 49 (empat puluh
sembilan) Hari menggunakan mekanisme dilanjutkan
(clock on) dan dihentikan (clock off) terhitung sejak
diterimanya
pembayaran
sesuai
dengan
nominal
sebagaimana tercantum dalam surat perintah bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2).
(2)
Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihentikan (clock off) sampai dengan
Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian
menyampaikan CAPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
(3)
Perhitungan waktu evaluasi dilanjutkan (clock on)
setelah Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan
Kefarmasian menyampaikan tambahan data sesuai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
Bagian Keenam Penerbitan Sertifikat CDOB
Pasal 92 (1) Sertifikat CDOB berlaku paling lama 5 (lima) tahun selama Pelaku Usaha dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian masih beroperasional dan memenuhi standar CDOB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sertifikat CDOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. nomor sertifikat; b. nama Pelaku Usaha atau Fasilitas Pengelola Kefarmasian;
c. alamat; d. kategori produk; e. aktivitas; dan f. masa berlaku.
Bagian Ketujuh Pengembalian Sertifikat CDOB
Pasal 93
(1)
Dalam hal Pelaku Usaha berhenti melakukan operasi
kegiatan
berusaha,
Sertifikat
CDOB
harus
dikembalikan kepada BPOM.
(2)
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa PBF Cabang atau PBF Bahan Obat Cabang
harus melakukan pengembalian Obat dan/atau Bahan
Obat kepada PBF pusatnya.
(3)
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa PBF dan PBF Bahan Obat harus melakukan
pengembalian Obat dan/atau Bahan Obat kepada
pemasok atau dilakukan pemusnahan.
(4)
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pelaku Usaha berupa PBF dan PBF Bahan Obat harus
menyampaikan data distribusi Obat dan/atau Bahan
Obat yang belum kedaluwarsa kepada pemasok.
(5)
Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan terhadap Obat dan/atau Bahan Obat
yang disimpan di gudang dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Terhadap pengembalian Sertifikat CDOB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BPOM menerbitkan surat
pencabutan Sertifikat CDOB.
BAB IV KEADAAN KAHAR
Pasal 94 (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar dalam pelaksanaan sertifikasi, pengajuan permohonan, dan/atau penerbitan sertifikat dapat dilakukan secara nonelektronik/manual atau dilakukan penundaan. (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sistem elektronik tidak berfungsi, kerusuhan, kebakaran, dan/atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan selama 3 (tiga) bulan pada Pelaku Usaha atau Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian yang mengajukan permohonan yang mengalami keadaan kahar untuk menyelesaikan permohonan sertifikasi. (4) Dalam hal penyelesaian permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, permohonan dinyatakan ditolak. (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perhitungan jangka waktu dalam proses pelaksanaan sertifikasi dinyatakan dihentikan.
BAB V SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 95
(1)
Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 31 ayat (1),
Pasal 55 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 61 ayat (1),
Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2),
dan/atau Pasal 65 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a.
peringatan;
b.
peringatan keras;
c.
penghentian sementara kegiatan;
d.
penutupan
akses
pengajuan
permohonan
perizinan berusaha untuk sementara waktu;
e.
pembekuan sertifikat; dan/atau
f.
pencabutan sertifikat.
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenakan oleh Kepala Badan.
Pasal 96 Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Obat, Bahan Obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 97 (1) Permohonan Sertifikasi CPOB yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.33.12.11.09937 Tahun 2011 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik. (2) Permohonan Sertifikasi CDOB yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik. (3) Sertifikat CPOB dan Sertifikat CDOB yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat. (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat CPOB yang bentuk sediaan dan proses pembuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) harus melakukan penyesuaian bentuk sediaan dan proses pembuatan pada saat permohonan perpanjangan Sertifikat CPOB.
(5)
Pelaku Usaha yang memiliki persetujuan gudang di luar
lokasi pabrik tanpa masa berlaku dinyatakan dicabut
dan harus mengajukan permohonan persetujuan
gudang di luar lokasi pabrik paling lambat 6 (enam)
bulan sejak Peraturan Badan ini mulai berlaku.
(6)
Pelaku Usaha yang memiliki persetujuan penggunaan
fasilitas pengemasan sekunder di luar lokasi pabrik
dinyatakan tidak berlaku setelah 1 (satu) tahun
terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
(7)
Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian yang telah memiliki
surat
keterangan
pemenuhan
CDOB
sebelum
Peraturan Badan ini mulai berlaku, tetap berlaku dan
harus dimaknai sebagai Sertifikat CDOB sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Badan ini.
(8)
Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian di tingkat nasional
dan tingkat provinsi harus memenuhi standar CDOB
yang dibuktikan dengan Sertifikat CDOB paling lambat
5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini
diundangkan.
(9)
Fasilitas
Pengelolaan
Kefarmasian
di
tingkat
kabupaten/kota harus memenuhi standar CDOB yang
dibuktikan dengan Sertifikat CDOB paling lambat
7 (tujuh) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini
diundangkan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 98
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
a.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.04.1.33.12.11.09937 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2012
Nomor 397);
b.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi
Cara Distribusi Obat yang Baik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1693); dan
c.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi
Obat yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun
2025
Nomor
472)
sepanjang
mengatur
ketentuan mengenai penerapan standar CDOB oleh
Fasilitas
Pengelolaan
Kefarmasian
yang
dapat
dibuktikan dengan Sertifikat CDOB,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 99 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2026
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
Œ
TARUNA IKRAR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK
DAN CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
DAFTAR DOKUMEN PERMOHONAN SERTIFIKASI BARU UNTUK SERTIFIKAT CPOB
No.
Dokumen
Industri
Farmasi/
Lembaga
Unit
Pengelola
Darah
Sarana
Pengolahan
Produk
Berbasis Sel
dan Jaringan
Sarana
Pembuatan
Radiofarmaka
Sarana Pembuatan
Eksipien
A
Panduan mutu atau dokumen setara terkait pembuatan Obat dan/atau Bahan Obat sesuai dengan standar CPOB
1
Contamination Control Strategy (untuk
produk steril)
✔
✖
✔
✔
✔
2
Dokumen
pengendalian
perubahan
dilengkapi detail perubahan serta kajian
risiko
✔**
✔
✔
✔**
✔
3.
Dokumen Sistem mutu
a Kebijakan Mutu ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
b Site Master File/Dokumen Induk Industri Farmasi ✔ ✖ ✔ ✔ ✖
c Rencana Induk Validasi ✔ ✔ ✔ ✔ Kajian risiko kebutuhan validasi dan kualifikasi****
d Kualifikasi pemasok ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
e Spesifikasi bahan awal dan produk jadi ✔* ✔ ✔* ✔* ✔
No. Dokumen Industri Farmasi/ Lembaga Unit Pengelola Darah Sarana Pengolahan Produk Berbasis Sel dan Jaringan Sarana Pembuatan Radiofarmaka Sarana Pembuatan Eksipien
f Prosedur pengolahan (termasuk Dokumen Pengolahan Induk/ Prosedur Pengolahan Induk/ Catatan Pengolahan Batch), pembersihan, dan pengujian yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
g Dokumen terkait transfer teknologi (untuk pengajuan yang memerlukan transfer teknologi) dengan cakupan: a. Protokol dan ringkasan laporan transfer teknologi b. Informasi pengembangan produk c. Catatan pelatihan personel Pengendalian perubahan berkaitan dengan pengembangan produk baru dan transfer teknologi
✔ ✖ ✖ ✖ ✖
h Kebijakan verifikasi proses on-going dan kesiapan dari fasilitas ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ B Surat pernyataan dari penanggung jawab pemastian mutu yang menyatakan telah tersedia dokumen kualifikasi dan validasi sesuai obat yang akan diproduksi 1 Dokumen personalia
a Kualifikasi personil kunci ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
b Uraian tugas personil kunci sampai dengan penyelia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
No. Dokumen Industri Farmasi/ Lembaga Unit Pengelola Darah Sarana Pengolahan Produk Berbasis Sel dan Jaringan Sarana Pembuatan Radiofarmaka Sarana Pembuatan Eksipien
c Struktur organisasi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 2 Kualifikasi peralatan produksi dan pengujian
a Protokol dan laporan kualifikasi instalasi (KI) ✔ ✔ ✔ ✔ Jika Relevan****
b Protokol dan laporan kualifikasi operasional (KO) ✔ ✔ ✔ ✔ Jika Relevan****
c Protokol kualifikasi kinerja (KK) ✔ ✔ ✔ ✔ Jika Relevan****
d Protokol dan laporan kualifikasi kinerja khusus untuk sterilisator, clean air equipment (misal Laminar Air Flow/LAF) dan/atau peralatan di Unit Pengelola Darah) Jika tersedia ✔ Jika tersedia Jika tersedia Jika Relevan* 3 Protokol dan laporan kualifikasi instalasi, operasional dan kinerja dari sarana penunjang kritis
a sistem tata udara ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ (Hanya untuk kemas primer)
b sistem pengolahan air, minimal telah selesai hingga KK fase 1. ✔ ✖ Jika tersedia Jika tersedia Jika Relevan*
c
sistem pengolahan uap murni
✔
✖
Jika tersedia
Jika tersedia
Jika Relevan*
d sistem gas (misal nitrogen) Jika tersedia ✖ Jika tersedia Jika tersedia Jika Relevan* 4 Protokol validasi proses produksi (termasuk alur proses produksi), khusus UPD hingga laporan validasi proses ✔* ✔* ✔* ✔* Jika Relevan*
No.
Dokumen
Industri
Farmasi/
Lembaga
Unit
Pengelola
Darah
Sarana
Pengolahan
Produk
Berbasis Sel
dan Jaringan
Sarana
Pembuatan
Radiofarmaka
Sarana Pembuatan
Eksipien
5
Protokol
dan
laporan
validasi
pengiriman
khusus
untuk
produk
rantai dingin dan radiofarmaka
✔*
✔
✔*
Jika tersedia
✖
6
Protokol validasi pembersihan peralatan
produksi
(termasuk
prosedur
Change
Over
khusus untuk fasilitas produksi produk
biologi multiproduk)
✔
✖
✔
✔
✖
7
Protokol dan laporan validasi metode
analisis,
termasuk untuk produk marker validasi
pembersihan (jika diperlukan)
✔*
✔
✔*
✔*
✔
8
Protokol dan laporan*** validasi media
fill/simulasi
proses
aseptis
(untuk
fasilitas steril aseptis)
✔
✖
✔
✔
✔
*) Tidak diperlukan apabila ditujukan untuk permohonan sertifikasi CPOB dalam rangka pelaksanaan uji klinik
**) Kajian risiko untuk sarana produksi radiofarmaka juga mencakup proses pengiriman produk ke luar sarana produksi.
***) Laporan validasi media fill/simulasi proses aseptis tersedia sebelum sertifikat diterbitkan
****) Dokumen validasi dan kualifikasi diperlukan jika relevan sesuai kajian risiko kebutuhan validasi dan kualifikasi untuk sarana produksi
eksipien yang digunakan dalam pembuatan obat
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
ttd.
TARUNA IKRAR
LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK DAN
CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
DAFTAR DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENAMBAHAN GUDANG DI LUAR LOKASI PABRIK
No. Dokumen A Sertifikat CPOB B Panduan mutu atau dokumen setara terkait pembuatan obat dan/atau Bahan Obat sesuai dengan standar CPOB 1 Dokumen pengendalian perubahan dilengkapi detail perubahan serta kajian risiko penambahan gudang di luar lokasi pabrik 2 Perjanjian gudang sewa apabila gudang yang digunakan merupakan gudang sewa 3 Denah gudang yang dilengkapi dengan nama ruangan dan spesifikasi suhu penyimpanan, serta foto aktual area penyimpanan 4 Prosedur operasional terkait penanganan bahan dan/atau produk (material management) di gudang, mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian 5 Prosedur terkait pemantauan suhu dan pemeliharaan gudang 6 Daftar personil gudang disertai bukti pelatihan personil 7 Dokumen personalia a. Struktur organisasi b. Surat Tanda Registrasi (STR) apoteker c. Surat penunjukan penanggung jawab di luar lokasi pabrik dari manajemen puncak d. Dikecualikan dari ketentuan persyaratan b, bagi pemohon berupa unit pengelola darah, sarana pengolahan produk berbasis sel dan jaringan, sarana pembuatan radiofarmaka, dan sarana pembuatan eksipien e. Uraian tugas dan kualifikasi personil kunci 8 Protokol dan laporan pemetaan suhu/kualifikasi ruang penyimpanan pada gudang di luar lokasi pabrik 9 Protokol dan laporan validasi pengiriman khusus untuk gudang yang menyimpan produk rantai dingin
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
ttd.
TARUNA IKRAR
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk memastikan keamanan, khasiat, dan mutu obat serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembuatan dan distribusi obat dan bahan obat, diperlukan pengaturan mengenai tata cara sertifikasi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan hukum;
b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari obat dan bahan obat yang tidak sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat;
c.
bahwa dengan adanya perkembangan hukum dalam
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
subsektor obat dan makanan, Peraturan Kepala Badan
Pengawas
Obat
dan
Makanan
Nomor HK.04.1.33.12.11.09937 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik
dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik perlu diganti;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 629);Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
