Pasal 11

(1) Pelapor berhak atas perlindungan dan rasa aman, baik keamanan pribadi maupun keluarganya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan pelaporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, berupa: a. bantuan permintaan perlindungan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan/atau b. bantuan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2) Pelapor yang berstatus pegawai berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa: a. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPKP; b. perlindungan dari pembalasan yang merugikan Pelapor seperti pemberhentian sebagai PNS, penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian DP3, pemindahan tugas/mutasi, perlakuan diskriminatif, hambatan karir lainnya, dan upaya pembalasan lainnya; atau c. pemindahan tugas/mutasi bagi Pelapor atau Terlapor dalam hal timbul ancaman fisik terhadap Pelapor. (3) Pelapor tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal: a. Inspektorat memiliki bukti yang cukup atas keterlibatan Pelapor dalam tindakan pelanggaran yang dilaporkan; dan b. Pelapor terlibat tindakan pelanggaran yang lain.