Pasal 29

Ketentuan mengenai pemberian dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian dan pemotongan hak keuangan bagi Kepala, Wakil Kepala, Deputi, Staf Khusus, Dewan Pakar, Satuan Tugas Khusus, atau Kelompok Ahli, kecuali ketentuan mengenai pajak penghasilan yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.