Pasal 5

(1) Pedoman penilaian IKKTPT yang mendapatkan Pemulihan digunakan sebagai acuan keberlanjutan pelaksanaan program Pemulihan Korban yang telah dan belum mendapatkan tanggung jawab negara terhadap Korban, bagi: a. Badan; b. kementerian/lembaga; dan c. Pemerintah Daerah. (2) Pedoman penilaian IKKTPT yang mendapatkan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.