Pasal 55
BAB 4 — DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN
(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat. (2) Uraian tugas Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Kebijakan Program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan mencari data dan/atau informasi sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. membagi tugas dan kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbidang Kebijakan Program dengan memberikan arahan secara tertulis dan/atau lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; c. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Subbidang Kebijakan Program dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbidang Kebijakan Program untuk penyempurnaan lebih lanjut; e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Subbidang Kebijakan Program berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Perencanaan; g. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Bidang Perencanaan tentang langkah-langkah dan/atau tindakan yang perlu dilakukan dalam bidang tugasnya; h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Kebijakan Program sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan i. menyusun program pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pertemuan Sosek Malindo dalam rangka pembahasan program kerjasama INDONESIA – Malaysia di bidang sosial ekonomi;
j. menyiapkan program penyelenggaraan pertemuan pra Sosek Malindo yang melibatkan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, anggota BNPP serta instansi terkait dan Pemerintah Daerah untuk membahas program-program yang akan dibahas bersama dengan pihak Malaysia dalam Forum Sosek Malindo; k. menyiapkan program sosialisasi hasil sidang Sosek Malindo kepada instansi anggota BNPP, instansi terkait lainnya dan Pemerintah Daerah; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan secara tertulis dan/atau lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.
