Pasal 5

(1) Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada pemohon meliputi: a. lembaga swadaya masyarakat; b. organisasi pendidikan; c. organisasi masyarakat; d. Lembaga Usaha; e. perguruan tinggi; f. media; dan g. Individu. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat mengajukan permohonan untuk jenis PNPB tarif nol rupiah atau nol persen dengan syarat: a. terdaftar secara hukum sebagai institusi, berupa:

1. lembaga swadaya masyarakat oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. organisasi pendidikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. organisasi masyarakat oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
4. Lembaga Usaha oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
5. perguruan tinggi oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta; dan
6. media oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, b. tidak mendapat bantuan/dana dari lembaga asing dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan c. rekomendasi dari instansi pembina/asosiasi. (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat mengajukan permohonan untuk jenis PNPB tarif nol rupiah atau nol persen dengan syarat: a. Warga Negara INDONESIA; dan b. tidak mampu, dibuktikan dengan:
7. surat keterangan/surat pernyataan tidak mampu secara ekonomi dari lurah/kepala desa tempat berdomisili atau pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bernaung; dan
8. surat pernyataan bermeterai mengenai keterangan penghasilan rata-rata bulanan.