Pasal 39

(1) Dalam melaksanakan Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan: a. menetapkan tunjangan atau insentif kinerja aparatur sipil negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b.mengangkat... SK No 207364 A

]|RESIDEN REPUELIK INDONESIA b. mengangkat pegawai profesional nonaparatur sipil negara pada perangkat daerah/unit keda pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan daerah badan layanan umum daerah. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai formula dan besaran tunjangan atau insentif kinerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. Bagian Kesembilanbelas Kewenangan Khusus di Bidang Keuangan Daerah