Pasal 32

(1) Pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a sesuai dengan nilainya dilengkapi dokumen sebagai berikut: a. pembayaran di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):

1. SPTB;
2. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);
3. Bukti setor pajak;
4. Rekening koran/referensi bank;
5. NPWP;
6. Kwitansi;
7. Kelengkapan tanda tangan pada berkas; dan
8. Nota dinas/memo dan lembar disposisi.

b. pembayaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):

1. SPTB;
2. DRPP;
3. Bukti setor pajak;
4. Rekening koran/referensi Bank;
5. NPWP;
6. Kwitansi;
7. Nota dinas/memo dan lembar disposisi.
8. Ringkasan kontrak;
9. Surat Perintah Kerja (SPK);
10. Berita Acara Pembayaran;
11. Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP); dan
12. Dokumen pelelangan. c. pembayaran LS Kontrak di Atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
13. Pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan selesai, dilengkapi dokumen: a) SPTB; b) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP); c) Bukti setor pajak; d) Rekening koran/referensi bank; e) NPWP; f) Kwitansi; g) Nota dinas/memo dan lembar disposisi. h) Ringkasan kontrak; i) Surat perjanjian kontrak; j) Berita acara pembayaran; dan k) BAST/BAPP.
14. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), dilengkapi dokumen: a) SPTB; b) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);

c) Bukti setor pajak; d) Rekening koran/referensi bank; e) NPWP; f) Kwitansi; g) Nota dinas/memo dan lembar disposisi. h) Ringkasan kontrak; i) Surat perjanjian kontrak; j) Berita acara pembayaran; dan k) BAST/BAPP. 3. Pembayaran dengan uang muka: a) SPTB; b) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP); c) Bukti setor pajak; d) Rekening koran/referensi bank; e) NPWP; f) Kwitansi; g) Nota dinas/memo dan lembar disposisi. h) Ringkasan kontrak; i) Surat perjanjian kontrak; j) Berita acara pembayaran; k) Asli jaminan uang muka; l) Asli surat kuasa; m) Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka. (2) Untuk jasa konsultansi, dilampirkan: a. rincian dan bukti biaya langsung baik personel maupun nonpersonel; dan b. surat pernyataan rekanan terhadap biaya langsung untuk mengantisipasi perbedaan antara invoice dengan kontrak.