Pasal 9

(1) Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah memuat paling sedikit:

a. dasar hukum pemberian bantuan pemerintah; b. tujuan penggunaan bantuan pemerintah; c. pemberi bantuan pemerintah; d. persyaratan penerima bantuan pemerintah; e. bentuk bantuan pemerintah; f. rincian jumlah bantuan pemerintah; g. tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah; h. penyaluran bantuan pemerintah; i. pertanggungjawaban bantuan pemerintah; j. ketentuan perpajakan; dan k. sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan petunjuk pelaksanaan.