Pasal 10

(1) Pejabat eselon I dan eselon II melakukan pembinaan atas pelaksanaan bantuan pemerintah secara berkala. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, reviu, pemantauan, dan evaluasi.