Pasal 27

(1) Penyelesaian TP/TGR secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sedapat mungkin dilakukan oleh pegawai/ahli waris/pengampu dengan mengganti kerugian negara berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran. (2) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggung jawab yang dituangkan dalam SKTJM kepada Bendahara, Pegawai atau CPNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga. (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti; b. jumlah kerugian negara yang harus dibayar; c. cara penggantian secara tunai dan seketika; d. jangka waktu pembayaran; e. pernyataan penyerahan barang jaminan; f. tempat dan tanggal surat; dan g. tanda tangan pegawai yang bersangkutan/pengampu yang memperoleh hak ahli waris. (4) Format SKTJM dan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id