Pasal 5

(1) Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan

nonperizinan melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. (2) Besaran tipelogi unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti besaran tipelogi pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.