Pasal 53

Terhadap pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertanahan, kepala organisasi perangkat daerah provinsi atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas di bidang pertanahan, atau kepala OIKN sesuai dengan kewenangannya, menyampaikan: a. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar; atau b. dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar dan dikembalikan disertai dengan catatan perbaikan, kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.