Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Kemitraan Usaha dan Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah wajib melaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian. (2) Dalam hal pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah. (3) Pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan asosiasi usaha.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: