Pasal 19

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya setelah Bagian Kepegawaian mendapat Surat Keterangan Ketidakhadiran Pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini, dan dicatat sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP).