Pasal 66

(1) Lembaga Pelatihan Kerja yaitu instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. (2) Permohonan Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja meliputi: a. Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Baru; b. Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Perpanjangan; c. Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Perubahan/ Penambahan Program Pelatihan. (3) Pelaksanaan verifikasi, antara lain:

a. Verifikasi terdiri dari verifikasi dokumen dan lapangan; b. Verifikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur BKPM dan Kementerian. (4) Penerbitan Izin, antara lain: a. Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dengan lengkap dan benar laporan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Izin Pelatihan Kerja diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama; c. Dalam hal hasil verifikasi sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan maka PTSP Pusat di BKPM menerbitkan Izin Usaha Pelatihan Kerja; d. Persyaratan, jangka waktu penerbitan, masa berlaku, dan format bentuk Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Ketenagakerjaan; e. LPK yang telah mendapatan izin harus melapor kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota di mana LPK berlokasi; f. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, PTSP Pusat di BKPM membuat Surat Penolakan Izin Usaha selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan; g. Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan Kepala ini; h. Perpanjangan Izin Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat diterbitkan apabila permohonan yang diajukan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.