Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERATURAN_BKPM Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2011 tentang STANDARD OPERATING PROCEDURES DI LINGKUNGAN BADAN...

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2011 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

DAFTAR ISI STANDARD OPERATING PROCEDURES UNIT SEKRETARIAT UTAMA A. Pusat Pengolahan Data dan Informasi

  1. Pembuatan Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal

  2. Permintaan Data

  3. Updating Data Statistik Penanaman Modal ke Website BKPM

  4. Backup Database

  5. Penyajian Data Rutin

  6. Pembuatan / Pengembangan Database

  7. Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Jaringan BKPM

  8. Penanganan Masalah Aplikasi

  9. Pembangunan dan Pengembangan Sistem B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

  10. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparat Daerah

  11. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

  12. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan

  13. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

  14. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur BKPM C. Biro Perencanaan Program dan Anggaran

  15. Penyusunan Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BKPM

  16. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

  17. Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan BPPA

  18. Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit BPPA

  19. Penyiapan Jawaban Tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait Anggaran BKPM www.djpp.kemenkumham.go.id

  20. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor BKPM

  21. Sosialisasi Program/Kegiatan BKPM Yang Terkait Dengan Daerah

  22. Penyusunan Laporan Evaluasi Program/Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan BKPM

  23. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan Triwulan)

  24. Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal D. Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan

  25. Pelaksanaan Acara Pimpinan Dalam Kota

  26. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Dalam Negeri

  27. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Luar Negeri

  28. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Mendampingi Kunker Pres dan Wapres

  29. Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Pimpinan BKPM

  30. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Dalam Negeri

  31. Pengordinasian Pengendalian dan Pengurusan Surat masuk Keluar

  32. Prosedur Pembuatan Kliping Berita Investasi

  33. Prosedur Perizinan Melakukan Wawancara dengan Pimpinan BKPM

  34. Kunjungan dari Instansi lain

  35. Prosedur Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan

  36. Prosedur Pelaksanaan Jumpa Pers dengan Media

  37. Kunjungan Kerja dengan DPR RI

  38. Prosedur Pencetakan dan Penjilidan Buku Dokumentasi Berita Investasi

  39. Prosedur Pemasangan Iklan Media Cetak

  40. Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI www.djpp.kemenkumham.go.id

  41. Penghimpunan dan Dokumentasi Peraturan Sektoral dan Peraturan Daerah

  42. Ikut serta SKB-P4M

  43. Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan E. Biro Umum

  44. Pengelolaan Perpustakaan

  45. Penataandan Penyimpanan Arsip

  46. Pelayanan Peminjaman dan Permintaan Arsip

  47. Pelayanan Legalisasi Arsip

  48. Penerimaan Surat Masuk

  49. Proses Surat Keluar

  50. Proses Penomoran Persetujuan/Perizinan Penanaman Modal

  51. Penggandaan Dokumen

  52. Pengiriman Tembusan

  53. Penetapan Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan BKPM

  54. Pemberian Kenaikan Pangkat Pejabat dan Karyawan di lingkungan BKPM

  55. Pelayanan Administrasi Pemberhentian/Pensiun Pegawai

  56. Pemutakhiran Data Kepegawaian

  57. Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

  58. Pengusulan dan Evaluasi Organisasi

  59. Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja di Lingkungan BKPM

  60. Pelayanan Pembayaran Gaji

  61. Pelayanan Pembayaran Tunjangan Khusus

  62. Pelayanan Pembayaran Uang Makan

  63. Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran/Verifikasi Pembayaran langsung (LS)

  64. Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran/Verifikasi Tambahan Uang Persediaan (TUP)

  65. Penerbitan Surat Keterangan Penghasilan

  66. Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran/Verifikasi www.djpp.kemenkumham.go.id

Pembayaran Uang Persediaan (UP) 24. Penyusunan Laporan Keuangan 25. Permintaan Alat Tulis Kantor 26. Keamanan Lingkungan Kantor 27. Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas 28. Peminjaman Wisma Diklat BKPM 29. Pengadaan dan Pendistribusian Barang Perlengkapan Kantor 30. Pelayanan Pengaduan Kerusakan Peralatan Sarana Kantor 31. Perawatan Peralatan Kantor, Perawatan Peralatan Penunjang Gedung dan Perawatan Gedung 32. Penyediaan Ruang Rapat dan Jamuan Rapat F. Pusat Bantuan Hukum

  1. Pelaksanaan Proses Arbitrase
  2. Pelaksanaan Proses Mediasi
  3. Pelaksanaan Proses Persidangan
  4. Pemberian Keterangan di Persidangan
  5. Pemberian Keterangan Kepada Penyidik
  6. Penanganan Konsultasi Hukum Penanaman Modal G. Inspektorat
  7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja
  8. Pemeriksaan Internal
  9. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Badan Koordinasi Penanaman Modal
  10. Reviu Laporan Keuangan www.djpp.kemenkumham.go.id

Jln. Jend. Gatot Subroto 44 Jakarta, 12190 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Standard Operating Procedures Pembuatan Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal www.djpp.kemenkumham.go.id

  1. Latar Belakang
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Ruang Lingkup
  7. Unit pelaksana pembuatan buku laporan perkembangan penanaman modal adalah Pusat Pengolahan Data dan Informasi. Pelaksana pembuatan buku laporan perkembangan penanaman modal adalah pejabat beserta stafnya yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung terhadap pembuatan buku laporan perkembangan penanaman modal Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya buku laporan perkembangan penanaman modal untuk suatu periode. Pengguna laporan perkembangan penanaman modal adalah Pengguna buku laporan perkembangan penanaman modal adalah para pejabat di BKPM maupun di luar lingkungan BKPM, investor, kalangan akademisi, serta masyarakat luas yang membutuhkan data terkait penanaman modal. Keluaran (output ) adalah laporan perkembangan penanaman modal.
← Pasal 2 Lihat Peraturan Lengkap