Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

---

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas

pemerintahan.

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang

pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

1. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan

tinggi pada Instansi Pemerintah.

1. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

publik serta administrasi pemerintahan dan

pembangunan.

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

1. Jabatan Struktural adalah jabatan manajerial yang

terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Administrator, dan Jabatan Pengawas.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen

ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan

Instansi Daerah.

1. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan

kesekretariatan lembaga nonstruktural.

1. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan

perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

---

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

1. Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN

adalah analisis jumlah, jenis jabatan, kualifikasi

pendidikan dan/atau penempatan ASN yang

dipertimbangkan sebagai kebutuhan pegawai bagi

Instansi Pemerintah.

1. Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional

adalah jumlah dan jenis jabatan ASN yang

dipertimbangkan sebagai kebutuhan pegawai pada

seluruh Instansi Pemerintah.

1. Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Setiap Instansi

Pemerintah adalah jumlah, jenis jabatan, kualifikasi

pendidikan dan penempatan ASN yang dipertimbangkan

untuk diberikan tambahan pegawai sesuai dengan

kebutuhan masing-masing Instansi Pemerintah dan

kebijakan nasional.