Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kamus Kompetensi Teknis Bidang Kepegawaian yang

selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis adalah

kumpulan kompetensi teknis yang meliputi daftar jenis

kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi

kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk

---

setiap level kompetensi teknis yang diperlukan dalam

bidang kepegawaian.

1. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur,

dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan

bidang teknis jabatan.

1. Kompetensi Teknis Bidang Kepegawaian adalah

pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang

dapat diamati, diukur, dan dapat dikembangkan yang

spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan

yang mengelola urusan manajemen sumber daya

manusia aparatur.

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas

negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang

pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

1. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan

instansi daerah.

1. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan

kesekretariatan lembaga nonstruktural.

---

1. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan

perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pegawai ASN, dan pembinaan manajemen

ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.