Pasal 9

(1) Penghulu dapat melaksanakan tugas yang berada satu

tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang

jabatannya apabila:

• pada suatu unit kerja tidak terdapat Penghulu

untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang

jabatannya; dan/atau

• terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional

Penghulu yang volume beban tugasnya melebihi

tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.

(2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sebagai berikut:

• Penghulu yang melaksanakan tugas satu tingkat di

atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang

diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh

persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,

sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019.

• Penghulu yang melaksanakan tugas satu tingkat di

bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang

diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen)

dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019.

(3) Penghulu yang melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan

penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan.

(4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penghulu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan

Badan ini.