Pasal 26

(1) Tim Penilai adalah Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi

Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli

Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan

Kementerian Perdagangan, Perwakilan Republik

Indonesia di Luar Negeri dan lembaga nonstruktural yang

melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan dalam

rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.

(2) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu :

• membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

membidangi kepegawaian dalam menetapkan Angka

Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan

Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analis

Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli

Madya, di lingkungan Kementerian Perdagangan,

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan

lembaga nonstruktural yang melakukan kegiatan

penyelidikan dan pembelaan dalam rangka

perlindungan dan pengamanan perdagangan; dan

• melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan

penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud

dalam huruf a.

(3) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(4) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan

secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang

waktu 1 (satu) masa jabatan.

(5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun

atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua

Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota

secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.

(6) Dalam hal terdapat anggkta Tim Penilai yang ikut dinilai,

Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti

anggota.

(7) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak

dapat dipenuhi dari Analis Investigasi dan Pengamanan

Perdagangan maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat

dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam

penilaian Angka Kredit.

(8) Ketentuan mengenai tim penilai Jabatan Fungsional

Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 33 Tahun 2018.

(9) Tim penilai dapat membentuk tim teknis apabila

diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Tim Teknis