Pasal 12

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dihitung

berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator

sebagai berikut:

• potensi hambatan akses pasar ekspor Indonesia

yang disebabkan oleh kebijakan negara mitra

dagang;

• jumlah permohonan IDN terkait impor barang ke

Indonesia untuk penyelidikan dumping, subsidi, dan

safeguard; dan

• jumlah sengketa yang diajukan dalam forum DSB

WTO oleh/kepada Indonesia.

(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diatur

lebih lanjut oleh Instansi Pembina setelah mendapat

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional