Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERATURAN_BKN PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 37

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2019

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1350

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

  1. CONTOH PENETAPAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN

RUANG JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

  • Penetapan Jenjang Jabatan Yang Sesuai Dengan Pangkat Dan

Golongan Ruang.

Sdr. Probo, STP., NIP. 198805102012031001, pangkat Penata Muda

Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat

dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, maka

penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

  1. Pendidikan sekolah Sarjana (S-1) dengan Angka Kredit sebesar

100;

  1. Diklat Prajabatan golongan III dengan Angka Kredit sebesar 2;

  2. Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dengan

Angka Kredit 56.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar

158 Angka Kredit.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Probo,

STP, sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya

yakni Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama/Pertama,

pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

  • Penetapan Jenjang Jabatan Yang Tidak Sesuai Dengan Pangkat Dan

Golongan Ruang.

Sdr. A. Rohim, S.Sos., M.Si, NIP. 196403171986031018, pangkat

Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Sub Bidang

Penyusunan Materi. Yang bersangkutan akan diangkat dalam

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. A. Rohim, S.Sos.,

M.Si, memperoleh Angka Kredit sebesar 365, dengan perincian

sebagai berikut:

  1. Pendidikan sekolah Magister (S-2), Angka Kredit sebesar 150;

  2. Diklat fungsional/teknis di bidang pemberdayaan masyarakat,

Angka Kredit sebesar 10;

  1. Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, dengan

Angka Kredit sebesar 175;

  1. Pengembangan profesi, Angka Kredit sebesar 10;

  2. Unsur Penunjang yang mendukung tugas Penggerak Swadaya

Masyarakat, Angka Kredit sebesar 20.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. A. Rohim,

S.Sos., M.Si., sebesar 365 Angka Kredit. Maka penetapan jenjang

jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan

golongan ruang yang dimiliki yaitu Penggerak Swadaya Masyarakat

Ahli Muda/Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

  1. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS
  • Penggerak Swadaya Masyarakat Yang Melaksanakan Tugas Satu

Tingkat Di Atas Jenjang Jabatannya.

Sdr. Adi Pradana, S.Pi., M.I.L., NIP. 198601022009121004, jabatan

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai Besar Pengembangan

Latihan Masyarakat Jakarta.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan

diseminasi panduan pemetaan sosial dengan Angka Kredit 0,30

Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penggerak Swadaya

Masyarakat Ahli Madya/Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang

diperoleh sebesar 80% X 0,30 = 0,24.

  • Penggerak Swadaya Masyarakat Yang Melaksanakan Tugas Dua

Tingkat Di Bawah Jenjang Jabatannya.

Sdr. Widyanto Ramadhan, S.T.P., NIP. 198107052009121003,

jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda, pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Pusat Pelatihan

Masyarakat, yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan

kegiatan melaksanakan pengembangan kesadaran kritis masyarakat

untuk perubahan dengan Angka Kredit 0,20. Kegiatan dimaksud

merupakan tugas jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli

Pertama/Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar

100% X 0,20 = 0,20

  1. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN
  • Penetapan Jenjang Jabatan Didasarkan Pada Perolehan Angka Kredit

Tanpa Melihat Masa Kerja Pangkat Dan Golongan Ruang.

Sdr. Sugiman, S.Pd., M.Pd., NIP. 198001012009121004, pangkat

Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Sub Bidang Penerapan

Standar. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Selama menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Penerapan Standar,

yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

  1. Unsur utama
  • Diklat fungsional bidang pemberdayaan masyarakat, Angka

Kredit sebesar 5;

  • Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat,

Angka Kredit sebesar 25;

  • Pengembangan profesi, Angka Kredit sebesar 5.
  1. Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang pemberdayaan masyarakat sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit. Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan

unsur penunjang yakni sebesar 37 ditambah Angka Kredit dari

pendidikan Magister (S-2) sebesar 150, jumlah keseluruhan Angka

Kredit yakni sebesar 187. Maka Sdr. Sugiman, S.Pd., M.Pd., diangkat

dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli

Pertama/Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat

dan golongan ruang.

  • Penyampaian Usul Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan.

Sdr. Sarwoaji, SE., M.Si., NIP. 196601271987031002, pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala

Sub Bidang Penerapan Standar.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat untuk menduduki

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/

Muda, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Juni

2018 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat

akhir bulan Desember 2018, mengingat yang bersangkutan lahir

bulan Januari 1966.

  1. CONTOH KENAIKAN JABATAN YANG DIWAJIBKAN MENGUMPULKAN

ANGKA KREDIT.

  • Pengumpulan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penggerak

Swadaya Masyarakat Dari Ahli Muda Ke Ahli Madya Wajib

Mengumpulkan Angka Kredit 6 (Enam) Dari Unsur Pengembangan

Profesi.

Sdr. Yudha Adi, S.Pi., M.T.L., NIP. 198601022009121004, pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1

April 2015, jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli

Muda/Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 305.

Pada 4 (empat) tahun berjalan, Sdr. Yudha Adi, S.Pi., M.T.L.,

memperoleh Angka Kredit dengan perhitungan sebagai berikut:

  1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2016, yang

bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian

kegiatan sebagai berikut:

  • Diklat fungsional/teknis di bidang = 4 Angka Kredit pemberdayaan masyarakat.
  • Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan = 20 Angka Kredit masyarakat
  • Unsur penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2016 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 305 + 26 = 331.

  1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2017, yang

bersangkutan memperoleh 28 Angka Kredit dengan rincian

kegiatan sebagai berikut:

  • Diklat fungsional/teknis di bidang = 4 Angka Kredit pemberdayaan masyarakat.

  • Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan = 18 Angka Kredit masyarakat

  • Pengembangan Profesi = 4 Angka Kredit

  • Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2017 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 331 + 28 = 359.

  1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2018, yang

bersangkutan memperoleh 30 Angka Kredit dengan rincian

kegiatan sebagai berikut:

  • Diklat fungsional/teknis di bidang = 6 Angka Kredit pemberdayaan masyarakat.

  • Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan = 20 Angka Kredit masyarakat

  • Pengembangan Profesi = 2 Angka Kredit

  • Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2018 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 359 + 30 = 389.

  1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2019, yang

bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian

kegiatan sebagai berikut:

  • Diklat fungsional/teknis di bidang = 4 Angka Kredit

pemberdayaan masyarakat.

  • Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan = 20 Angka Kredit

masyarakat

  • Pengembangan Profesi = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2019 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 389 + 26 = 415.

Jumlah Angka Kredit terakhir yang diperoleh Sdr. Yudha Adi, S.Pi.,

M.T.L adalah 415 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Yudha Adi, S.Pi., M.T.L., telah

memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi paling

kurang sebanyak 6 (enam) yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan

dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan

lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi,

yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Penggerak

Swadaya Masyarakat jenjang Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IV/a.

  • Pengumpulan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penggerak

Swadaya Masyarakat Dari Ahli Madya Ke Ahli Utama Wajib

Mengumpulkan Angka Kredit 12 Dari Unsur Pengembangan Profesi.

Sdri. Dra. Endang Wijayanti., NIP. 197209181994032002, pangkat

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai tanggal

1 April 2016, jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya/

Madya, Angka Kredit Kumulatif sebesar 710.

Pada 4 (empat) tahun berjalan, Sdri. Dra. Endang Wijayanti.,

memperoleh Angka Kredit dengan perhitungan sebagai berikut:

  1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2017, yang

bersangkutan memperoleh 40 Angka Kredit dengan rincian

kegiatan sebagai berikut:

  • Diklat fungsional/teknis di bidang = 10 Angka Kredit pemberdayaan masyarakat.
  • Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan = 25 Angka Kredit masyarakat
  • Unsur penunjang = 5 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2017 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 710 + 40 = 750.

  1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2018, yang

bersangkutan memperoleh 38 Angka Kredit dengan rincian

kegiatan sebagai berikut:

  • Diklat fungsional/teknis di bidang = 4 Angka Kredit pemberdayaan masyarakat.
  • Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan = 28 Angka Kredit masyarakat

  • Pengembangan Profesi = 4 Angka Kredit

  • Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2018 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 750 + 38 = 788.

  1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2019, yang

bersangkutan memperoleh 38 Angka Kredit dengan rincian

kegiatan sebagai berikut:

  • Diklat fungsional/teknis di bidang = 6 Angka Kredit pemberdayaan masyarakat.

  • Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan = 22 Angka Kredit masyarakat

  • Pengembangan Profesi = 6 Angka Kredit

  • Unsur Penunjang = 4 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2019 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 788 + 38 = 826.

  1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2020, yang

bersangkutan memperoleh 40 Angka Kredit dengan rincian

kegiatan sebagai berikut:

  • Diklat fungsional/teknis di bidang = 6 Angka Kredit

pemberdayaan masyarakat.

  • Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan = 25 Angka Kredit

masyarakat

  • Pengembangan Profesi = 4 Angka Kredit

  • Unsur Penunjang = 5

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2020 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 826 + 40 = 866.

Jumlah Angka Kredit terakhir yang diperoleh Sdri. Dra. Endang

Wijayanti, adalah 866 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdri. Dra. Endang Wijayanti., telah

memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi

paling kurang sebanyak 12 (dua belas) yang disyaratkan untuk

kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka

setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan

setingkat lebih tinggi dan telah mempresentasikan Karya

Tulis/Karya Ilmiah, yang bersangkutan dapat diangkat dalam

jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang Ahli Utama,

pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

  1. CONTOH KENAIKAN PANGKAT PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.
  • Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.

Sdri. Diah Kusuma, S.Pi., MM., NIP. 198505112006122001, pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April

2016, jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdri.

Diah Kusuma, S.Pi., MM., memperoleh Angka Kredit kumulatif

sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya

menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1

April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya

terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penggerak

Swadaya Masyarakat Ahli Madya/Madya.

  • Penggerak Swadaya Masyarakat Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi

Angka Kredit Yang Ditentukan.

Sdri. Kartika Puspitasari, S.IP., MPA., NIP. 198410112009012007,

pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April

2017, jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda.

Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang

bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi

pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit. Dengan

demikian Sdr. Kartika Puspitasari, S.IP, MPA., memiliki kelebihan 10

Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat

berikutnya.

  • Penggerak Swadaya Masyarakat Pada Tahun Pertama Telah

Memenuhi Atau Melebihi Angka Kredit Yang Dipersyaratkan Untuk

Kenaikan Pangkat.

Sdri. Dian Mentari, S.T.P., M.Si., NIP. 198309262009122001,

pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April

2016, jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda,

dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2016 sampai

dengan 31 Desember 2016, Sdri. Dian Mentari, S.T.P., M.Si., telah

mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun

pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2017 telah

memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan

pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu

sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang

dudukinya yakni sejak 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2018

untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang

III/d, Sdri. Dian Mentari, S.T.P., M.Si., harus mengumpulkan Angka

Kredit paling kurang 20% x 100 = 20.

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

KEPUTUSAN

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

NOMOR ..............

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : a. bahwa Saudara ………......... NIP …………… pangkat/golongan ruang …………, jabatan ........ telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sehingga memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

  • bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tentang Penggerak Swadaya Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : PNS dibawah ini:

  • Nama : ...................................................
  • NIP : ...................................................
  • Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................................
  • Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang Ahli ……….dengan angka kredit sebesar ……. (…………)

KEDUA : ……………………………………………………………………………………………............ **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ……............ pada tanggal ...……….......

........................................ TEMBUSAN:

  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
  3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Perhubungan yang bersangkutan*); dan
  5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI

PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE

DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

KEPUTUSAN

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

NOMOR ..........

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ……… NIP ……… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sehingga memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui perpindahan dari jabatan lain; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tentang Penggerak Swadaya Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Mengangkat:

  • Nama : ...................................................
  • NIP : ...................................................
  • Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................................
  • Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang Ahli ...... dengan angka kredit sebesar …… (…………)

KEDUA : ……………………………………………………………………………………………….........**)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .….............. pada tanggal ....………......

..................................... TEMBUSAN:

  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
  3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Perhubungan yang bersangkutan*); dan
  5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN

DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK

SWADAYA MASYARAKAT KATEGORI

KETERAMPILAN KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA

MASYARAKAT KATEGORI KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR .......……

Instansi: ……………………………… Masa Penilaian: …………………………

I KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama :

2 NIP :

3 Nomor Seri KARPEG : 4 Pangkat/Golongan ruang/ TMT : 5 Tempat dan Tanggal lahir : 6 Jenis Kelamin : 7 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : 8 Jabatan Fungsional/TMT : Lama : 9 Masa Kerja Golongan Baru : 10 Unit Kerja : JUMLAH

II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH 65%

A Pendidikan Sekolah 100 - B Perolehan Angka Kredit dari:

1 UNSUR UTAMA

  • Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di 65% bidang pemberdayaan masyarakat serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat
  • Persiapan Penggerakan Swadaya Masyarakat 65%
  • Pelaksanaan Penggerakan 65%
  • Pengembangan Profesi 65% Jumlah Unsur Utama

2 UNSUR PENUNJANG X

Kegiatan Penunjang Penggerak Swadaya Masyarakat X Jumlah Unsur Penunjang X Jumlah keseluruhan angka kredit dari Unsur Utama (diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi) ditambah X X X (A+B1) angka kredit dari Pendidikan Sekolah

III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT JENJANG ........... PANGKAT/GOLONGAN RUANG………........

ASLI penetapan Angka Kredit untuk : Ditetapkan di ………………………

  1. Pimpinan Instansi Pengusul: dan Pada tanggal ……………………….
  2. Penggerak Swadaya Masyarakat yang bersangkutan.

Salinan asli disampaikan kepada:

  1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit; Nama Lengkap
  2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan NIP. …………………………………..
  3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN

DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK

SWADAYA MASYARAKAT KATEGORI

KETERAMPILAN KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA

MASYARAKAT KATEGORI KEAHLIAN

KEPUTUSAN

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

NOMOR ...........

TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

KATEGORI KETERAMPILAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT KATEGORI KEAHLIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ……... NIP ……… jabatan ........ pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Mengangkat:

  • Nama : ...................................................
  • NIP : ...................................................
  • Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................................
  • Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang Ahli ........ dengan angka kredit sebesar ...... (…………)

KEDUA : ………………………………………………………………………………………………….....**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .….............. pada tanggal ....………......

..................................... TEMBUSAN:

  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
  3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
  5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN

MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

NOMOR .............

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ........ NIP ……… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui promosi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : mengangkat:

  • Nama : …………………….........................
  • NIP : …………………….........................
  • Pangkat/Golongan ruang/TMT : …………………….........................
  • Unit Kerja : ……………………......................... Terhitung mulai tanggal ........ dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat jenjang Ahli …… dengan angka kredit sebesar ....... (.........)

KEDUA : ........................................................................................................................**)

KETIGA

← Pasal 36 Lihat Peraturan Lengkap