Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERATURAN_BKN Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Pasal 42

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

I. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

  • Perencana yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas

jenjang jabatannya.

Sdr. Diki Zarkasi, SE., NIP.197204021993031003, jabatan Perencana

Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang

bersangkutan ditugaskan untuk menyusun rekomendasi kebijakan

strategis dengan Angka Kredit 2,55. Kegiatan dimaksud merupakan

tugas jabatan Perencana Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit

yang diperoleh Sdr. Diki Zarkasi sebesar 80% X 2,55 = 2,04.

  • Perencana yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah

jenjang jabatannya.

Sdr. M. Fuad Setiaji, S.E. M.Si., NIP. 19750617199511101, jabatan

Perencana Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang

III/d, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Timur. Yang bersangkutan ditugaskan untuk menganalisis data dan

informasi dengan Angka Kredit 0,25. Kegiatan dimaksud merupakan

tugas jabatan Perencana Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit

yang diperoleh Sdr. M. Fuad Setiaji sebesar 100% x 0,025 = 0,25.

II. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN

  • Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan

Fungsional Perencana melalui perpindahan dari jabatan lain.

  1. Bagi Pejabat Fungsional pangkat terendah pada

jenjang jabatannya.

Sdr. Marsudi Wahyu Purnama, SH., NIP. 197906102005031001,

pangkat Penata, golongan ruang III/c. Yang bersangkutan akan

diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda

melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang

bersangkutan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat

Penata, golongan ruang III/c.

Setelah lulus Uji Kompetensi Sdr. Marsudi Wahyu

Purnama, SH., diberikan Angka Kredit sebesar 0 (nol) yang

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan

Angka Kredit.

  1. Bagi Pejabat Fungsional pangkat tertinggi pada

jenjang jabatannya.

Sdr. Ahmad Iksan Perdana, SH, MH.,

NIP.197605042004031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi Pengembangan

Kompetensi Aparatur. Yang bersangkutan akan diangkat ke

dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melalui

perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang

bersangkutan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat

Penata, golongan ruang III/d.

Setelah lulus Uji Kompetensi Sdr. Ahmad Iksan

Perdana, SH, MH, diberikan angka kredit sebesar 100 (seratus)

yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan

Angka Kredit.

  • Pengalaman dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit

kenaikan pangkat/jenjang.

  1. Sdr. Solihin Perkasa, SE., NIP. 197509102003031001,

pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan

Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Selama menjabat menjadi Kepala Seksi Pemantauan dan

Evaluasi, yang bersangkutan melakukan kegiatan tugas jabatan

dengan Angka Kredit sebesar 21,1 (sembilan belas koma enam)

Angka Kredit terdiri dari:

PENGHITUNGAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

BERDASARKAN PENGALAMAN

JUMLAH AK

NO KEGIATAN SATUAN HASIL VOLUME AK

PERBUTIR (4X5)

1 2 3 4 5 6

  1. Inventarisasi dan Lap.Hasil 0.12 10 1.2

Identifikasi Data Inventarisasi dan

Sekunder Identifikasi Data

Sekunder

  1. Melakukan Dok.Persiapan 0.25 20 5

Persiapan Evaluasi Evaluasi Rencana

Rencana Pembangunan

Pembangunan Tahunan

Tahunan

  1. Inventarisasi dan Lap.Hasil 0.15 20 3

Identifikasi Data Inventarisasi dan

Primer Identifikasi Data

Prime

  1. Menyusun Lap.Penyusunan 0.30 8 2.4

Alternatif dan Alternatif dan Model

Model Hubungan Hubungan

Kausal/Fungsional Kausal/Fungsional

  1. Mengolah Data Dok.Pengolahan Data 0.50 10 5

dan Informasi dan Informasi

dalam Rangka Evaluasi Rencana

Evaluasi Rencana Pembangunan

Pembangunan Tahunan

Tahunan

  1. Menguji Alternatif Lap. Hasil Uji 0.30 15 4.5

Kriteria dan Model Alternatif Kriteria dan

Mode

JUMLAH AK 21.1

Maka Sdr. Solihin Perkasa, SE., diangkat dalam Jabatan

Fungsional Perencana Ahli Muda dengan didasarkan pada masa

pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar 21,1 (dua

puluh satu koma satu) Angka Kredit ditambah Angka Kredit

Dasar sebesar nol (0). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan

Angka Kredit sebesar 21,1 + 0 = 21,1 (dua puluh satu koma

satu) Angka Kredit.

  1. Bagi Pejabat Fungsional pangkat tertinggi pada

jenjang jabatannya.

Sdri. Retno Nur Safitri SE., NIP. 197706102004032001, pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan

Kepala Seksi Perencanaan Makro.

Selama menjabat menjadi Kepala Seksi Perencanaan Makro yang

bersangkutan melakukan kegiatan Perencana dengan Angka

Kredit sebesar 21,1 (dua puluh satu koma satu) Angka Kredit.

Maka Sdri. Retno Nur Safitri SE., diangkat dalam Jabatan

Fungsional Perencana Ahli Muda dengan didasarkan pada masa

pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar 21,1 (dua

puluh satu koma satu) Angka Kredit ditambah Angka Kredit

dasar sebesar 100 (seratus). Dalam hal demikian, Angka Kredit

yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan

Angka Kredit sebesar 100 + 21,1 = 121.1 (seratus dua puluh

satu koma satu) Angka Kredit.

  • Penilaian dan Penetapan Angka Kredit paling besar 50% dari Angka

Kredit kenaikan jabatan/pangkat.

Sdr. Ahmad Ivan Setyo, S.AP., M.AP., NIP. 197906102008031001,

pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi

Perencanaan Program dan Kegiatan. Yang bersangkutan melakukan

akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda

melalui perpindahan lain, dengan Angka Kredit yang diperoleh dari

pengalaman sebesar 88 Angka Kredit.

Karena Sdr. Ahmad Ivan Setyo, S.AP., M.AP., diangkat dalam Jabatan

Fungsional Perencana Ahli Muda, dengan Angka Kredit kebutuhan

untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah 100,

maka Angka Kredit pengalaman diberikan 50% dari 100, yaitu

sebesar 50 Angka Kredit.

Sehingga Angka Kredit 88 yang dimiliki hanya dinilai sebesar 50,

maka Angka Kredit yang diberikan adalah 50 (lima puluh) dan

ditambah Angka Kredit Dasar sebesar nol (0).

Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang menetapkan Angka Kredit sebesar 50 + 0 = 50 (lima

puluh) Angka Kredit.

  • Penyampaian Usul Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan

Lain Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Sebelum Batas Usia

Sebagaimana Dipersyaratkan.

Sdri. Rita Amalia, S.AP., M.AP., NIP. 196606171992032001, pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan

Fungsional Perencana untuk menduduki Jabatan Fungsional

Perencana Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya

sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat

akhir bulan Desember 2020 dan penetapan keputusan

pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2021, mengingat

yang bersangkutan lahir bulan Juni 1966.

III. CONTOH PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

  • Capaian Angka Kredit Berdasarkan Capaian SKP

Sdr. Gumelar Satria, SE, MM., NIP. 197504211999031001,

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan

Fungsional Perencana Ahli Muda.

Target Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda

adalah 25 Angka Kredit. Sdr. Gumelar Satria, S.E., M.M., mempunyai

target Angka kredit sebesar 27,87 Angka Kredit dengan capaian SKP

yang dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 89,24. Dalam

hal demikian, maka penghitungan penilaian capaian Angka Kredit

adalah sebagai berikut:

89,24 x 100% = 89,24%

89,24% x 27,87 = 24,87 Angka Kredit

Penghitungan penilaian capaian Angka Kredit dalam contoh

formulir berikut:

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

BERDASARKAN CAPAIAN SKP

Nomor ……………………………

Perencana Yang Dinilai

  1. NAMA : Gumelar Satria, SE, MM

  2. NIP : 197504211999031001

  3. NOMOR SERI KARPEG :

  4. TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Jakarta, 21 April 1975

  5. JENIS KELAMIN : Laki-laki

  6. PANGKAT/GOLONGAN : Penata Tingkat I/III/d/1 Oktober 2019

RUANG/TMT

  1. JABATAN/TMT : Perencana Ahli Muda/1 Oktober 2015

  2. UNIT KERJA : Pusbindiklatren Bappenas

HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

TAHUN TARGET NILAI PERSENTASE ANGKA KREDIT ANGKA KREDIT

AK SKP CAPAIAN MINIMAL YANG YANG DIDAPAT

TUGAS HARUS DICAPAI (Kolom 2 x

JABATAN SETIAP TAHUN Kolom 4)

1 2 3 4 5 6

2020 27.87 89.24 89.24% 25 24.87

Jumlah Angka Kredit yang diperoleh 24.87

............., ...........................

Ketua Tim Penilai

..........................................

NIP. ...................................

  • Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen)

dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.

Sdr. Gumelar Satria, S.E., MM., NIP. 197504211999031001, pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional

Perencana Ahli Muda. Target minimal per tahunnya sejumlah 25 (dua

puluh lima) Angka Kredit.

Dengan demikian, capaian Angka Kredit paling tinggi adalah

150% x 25 = 37,5 Angka Kredit.

IV. CONTOH KENAIKAN PANGKAT PERENCANA

  • Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.

Sdr. Wiji Cahyono, SH, MH., NIP. 197905052004041001, pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d jabatan Perencana Ahli Muda

pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2025, Sdr.

Wiji Cahyono, S.H., M.H., memperoleh Angka Kredit Kumulatif

sebesar 153,4 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan

pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai

tanggal 1 April 2025. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan

pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi

Perencana Ahli Madya.

  • Perencana yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang

ditentukan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi pada jenjang tersebut.

Sdri. Putri Nur Faradisa, S.T., NIP. 198204192008042010, pangkat

Penata, golongan ruang III/c, jabatan Perencana Ahli Muda. Pada

waktu naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,

yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar

112,5 (seratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 100

Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Putri Nur Faradisa, S.T.,

memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan

dapat diperhitungkan untuk perolehan Angka Kredit berikutnya.

  • Perencana yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang

ditentukan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang lebih tinggi.

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

  1. CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ……........... *)

NOMOR .........................................

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ……........... *),

Menimbang : a. bahwa Saudara ………............, NIP …………….…, Pangkat/Golongan Ruang …………….., Jabatan .................., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana;

  • bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Perencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : PNS dibawah ini:

  • Nama : ....................................................................
  • NIP : ....................................................................
  • Pangkat/golongan ruang/TMT : ....................................................................
  • Unit kerja : .................................................................... Terhitung mulai tanggal ..................... diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 0 (nol).

KEDUA : ……………………………………………………………………………………………............ **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ……................. pada tanggal ...………….........

..............................................

TEMBUSAN:

  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
  3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan; *)
  5. Instansi Pembina; dan
  6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

  1. CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

KATEGORI JENJANG PANGKAT ANGKA KREDIT

KEAHLIAN Ahli Utama IV/e 0

IV/d 0

Ahli Madya IV/c 300

IV/b 150

IV/a 0

Ahli Muda III/d 100

III/c 0

Ahli Pertama III/b 50

III/a 0

  1. CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI

PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

KEPUTUSAN

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ………......….. *)

NOMOR .........................................

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ……………..... *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ……………, NIP …………………., Jabatan ……………………, Pangkat/Golongan Ruang …………….… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan dari jabatan lain; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Mengangkat:

  • Nama : ..............................................................
  • NIP : ..............................................................
  • Pangkat/golongan ruang/TMT : ..............................................................
  • Unit kerja : .............................................................. terhitung mulai tanggal ............ diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana jenjang …………..... dengan Angka Kredit sebesar ……….. (…..……).

KEDUA : ……………………………………………………………………………………………...... **)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .…….............. pada tanggal ....……….........

...........................................

TEMBUSAN:

  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
  3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan; *)
  5. Intansi Pembina; dan
  6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

  1. CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN

MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ………......….. *)

NOMOR .........................................

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ………......….. *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ...................., NIP. ………………., Jabatan ………………, Pangkat/Golongan Ruang ……………, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui Promosi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : mengangkat:

  • Nama : ………………..................................
  • NIP : ………………..................................
  • Pangkat/Golongan ruang/TMT : ………………..................................
  • Unit Kerja : ……………….................................. terhitung mulai tanggal ............ dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Perencana jenjang ….…… dengan angka kredit sebesar ............ (...................)

KEDUA : ................................................................................................................… **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .............................. pada tanggal ................................

.....................................................

TEMBUSAN:

  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
  3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan; *)
  5. Instansi Pembina; dan
  6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

  1. CONTOH

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN

KEGIATAN PERENCANA

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..........................................................................

NIP : ..........................................................................

Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ..........................................................................

Jabatan : ..........................................................................

Unit kerja : ..........................................................................

menyatakan bahwa:

Nama : ..........................................................................

NIP : ..........................................................................

Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ..........................................................................

Jabatan : ..........................................................................

Unit kerja : ..........................................................................

telah melakukan kegiatan perencana, sebagai berikut:

NO URAIAN TANGGAL SATUAN JUMLAH ANGKA JUMLAH KETERANGAN/

KEGIATAN HASIL VOLUME KREDIT ANGKA BUKTI FISIK

KEGIATAN KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.........................., ........................

Atasan Langsung

NIP. .............................................

  1. CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH

MELAKUKAN KEGIATAN

PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..........................................................................

NIP : ..........................................................................

Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ..........................................................................

Jabatan : ..........................................................................

Unit kerja : ..........................................................................

menyatakan bahwa:

Nama : ..........................................................................

NIP : ..........................................................................

Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ..........................................................................

Jabatan : ..........................................................................

Unit kerja : ..........................................................................

telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

NO URAIAN TANGGAL SATUAN JUMLAH ANGKA JUMLAH KETERANGAN/

KEGIATAN HASIL VOLUME KREDIT ANGKA BUKTI FISIK

KEGIATAN KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.........................., ..........................

Atasan Langsung

NIP. ...............................................

  1. CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..........................................................................

NIP : ..........................................................................

Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ..........................................................................

Jabatan : ..........................................................................

Unit kerja : ..........................................................................

menyatakan bahwa:

Nama : ..........................................................................

NIP : ..........................................................................

Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ..........................................................................

Jabatan : ..........................................................................

Unit kerja : ..........................................................................

telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

NO URAIAN TANGGAL SATUAN JUMLAH ANGKA JUMLAH KETERANGAN/

KEGIATAN HASIL VOLUME KREDIT ANGKA BUKTI FISIK

KEGIATAN KREDIT

1 2 3 4 5 6 7 8

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.........................., ..........................

Atasan Langsung

NIP. ...............................................

  1. CONTOH

FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

BERDASARKAN CAPAIAN SKP

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

BERDASARKAN CAPAIAN SKP

NOMOR .........................................

PERENCANA YANG DINILAI

  1. NAMA :

  2. NIP :

  3. NOMOR SERI KARPEG :

  4. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

  5. JENIS KELAMIN :

  6. PANGKAT/GOLONGAN :

RUANG/TMT

  1. JABATAN/TMT :

  2. UNIT KERJA :

HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

TAHUN TARGET NILAI CAPAIAN PERSENTASE ANGKA KREDIT ANGKA KREDIT

ANGKA TUGAS MINIMAL YANG YANG DIDAPAT

KREDIT JABATAN HARUS DICAPAI (Kolom 2 x Kolom 4)

SKP SETIAP TAHUN

1 2 3 4 5 6

…

…

…

…

JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH BERDASARKAN CAPAIAN SKP

........................, ...........................

Ketua Tim Penilai,

.....................................................

NIP. …………………….…………….…

  1. CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR .........................................

Instansi: ................................... Masa Penilaian: ....................................

I. KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama :

2 NIP :

3 Nomor Seri KARPEG : 4 Pangkat/Golongan ruang TMT : 5 Tempat dan Tanggal lahir : 6 Jenis Kelamin : 7 Pendidikan : 8 Jabatan Fungsional/TMT : 9 Masa Kerja Golongan : 10 Unit Kerja :

II. PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH KETERANGAN

  1. AK Dasar yang diberikan

  2. AK yang diperoleh dari Pengalaman

  3. AK yang diperoleh Kegiatan Tugas Jabatan

  4. AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi

  5. AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang

TOTAL ANGKA KREDIT

Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan Pangkat/Jabatan

III. DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG

JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI ................................... JENJANG

...................................... PANGKAT/GOLONGAN RUANG ………..........................................

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk: Ditetapkan di ……………….…

  1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan Pada tanggal …………………..
  2. Perencana yang bersangkutan.

Tembusan disampaikan kepada:

  1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit; …………………………………….
  2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan NIP. ………………………………
  3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*).

*) Coret yang tidak perlu.

  1. CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

KEPUTUSAN

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ………......….. *)

NOMOR .........................................

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ………......….. *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ................, NIP …………………, Jabatan ………………., Pangkat/Golongan Ruang …………, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ................................... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

  • Nama : ...........................................................
  • NIP : ...........................................................
  • Pangkat/Golongan Ruang/TMT : ...........................................................
  • Unit kerja : ........................................................... Dari Jabatan Fungsional Perencana jenjang…….………….. ke dalam Jabatan Fungsional Perencana jenjang ............... dengan Angka Kredit sebesar 0 (nol).

KEDUA : .....................................................………………………………………........……. **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ............................. pada tanggal ...............................

....................................................

TEMBUSAN:

  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
  3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan; *) dan
  5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

  1. CONTOH

FORMULIR KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI

DAN KEGIATAN PENUNJANG

  1. NAMA :

  2. NIP :

  3. NOMOR SERI KARPEG :

  4. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

  5. JENIS KELAMIN :

PANGKAT/GOLONGAN 6. :

RUANG/TMT

  1. JABATAN/TMT :

  2. UNIT KERJA :

Hasil Penilaian Angka Kredit dari Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang I. Pengembangan Profesi Kegiatan Hasil Angka Jumlah Kerja/ Kredit Angka Output Kredit A. Perolehan ijazah/gelar ............................................. Ijazah/ pendidikan formal sesuai Gelar dengan bidang tugas JF B. Pembuatan karya tulis/karya ............................................. Naskah ilmiah di bidang JF C. Penerjemahan/ penyaduran ............................................. Buku/ buku dan bahan-bahan lain Naskah di bidang JF D. Penyusunan ............................................. Buku Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF E. Pengembangan Kompetensi ............................................. Sertifikat/ di bidang JF laporan F. Kegiatan lain yang ............................................. Laporan mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF

JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

II. Penunjang

A. Pengajar/Pelatih/ ............................................. laporan Pembimbing di bidang JF B. Keanggotaan dalam Tim ............................................. Laporan Penilai/Tim Uji Kompetensi C. Perolehan Penghargaan ............................................. Piagam/ Sertifikat/ Piagam D. Perolehan gelar kesarjanaan ............................................. Ijazah lainnya E. Pelaksanaan tugas lain yang ............................................. Laporan mendukung pelaksanaan tugas JF

JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG

Ketua Tim Penilai,

......................................

  1. CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

KEPUTUSAN

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ………......….. *)

NOMOR .........................................

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ………......….. *),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat ......................, Nomor ……….……., tanggal ………………., perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana karena ................................; )

  • bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ................ diberhentikan dari jabatan Perencana:

  • Nama : ………………………………………............
  • NIP : ………………………………………............
  • Pangkat/Golongan ruang/TMT : ………………………………………............
  • Jabatan : ………………………………………............
  • Unit Kerja : ………………………………………............

KEDUA : ............................................................................................................... )

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........................... pada tanggal .............................

..................................................

TEMBUSAN:

  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
  3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan; *) dan
  5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

← Pasal 40 Lihat Peraturan Lengkap