Pasal 79

(1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.

(2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. bongkar muat barang; b. jasa pengurusan transportasi; c. angkutan perairan pelabuhan; d. penyewaan . . .

d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; e. tally mandiri; f. depo peti kemas; g. pengelolaan kapal; h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal; i. keagenan awak kapal; j. keagenan kapal; dan k. perawatan dan perbaikan kapal.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang