Pasal 15

(1) PNS dapat ditugaskan menjadi anggota atau pengurus

organisasi profesi atas dasar kesamaan profesi bidang keahliannya yang ditentukan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (2) huruf b merupakan organisasi yang memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga, kepengurusan, keanggotaan, dan memiliki legalitas hukum.