Pasal 131

Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh Kepala

BKN, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi

pratama, pejabat administrator, atau pejabat kepala UPT

BKN sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung

jawabnya.