Pasal 24

(1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

ditetapkan sebagai berikut:

• SKP Polisi Kehutanan disusun awal tahun yang

akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan

sebagai target kinerja harus disetujui dan ditetapkan

oleh atasan langsung;

• SKP Polisi Kehutanan disusun berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang

bersangkutan; dan

• SKP Polisi Kehutanan diambil dari butir kegiatan

yang merupakan turunan dari penetapan kinerja

unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat

kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

(2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau

kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

(4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar

untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

(5) Hasil penilaian SKP Polisi Kehutanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Capaian SKP.

(6) Dalam rangka mendukung objektivitas dalam penilaian

kinerja, Polisi Kehutanan mendokumentasikan Hasil

Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan

setiap tahunnya.

Paragraf 2

Perilaku Kerja