Pasal 18

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan melalui promosi, ditetapkan berdasarkan

kriteria:

• termasuk dalam kelompok rencana suksesi;

• menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi

dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga

pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

• memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang

akan diduduki.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan melalui promosi dilaksanakan dalam hal:

• PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional

Polisi Kehutanan; atau

• kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan satu tingkat lebih tinggi dalam satu

kategori Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan melalui promosi, harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

• mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis,

manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan

Standar Kompetensi yang telah disusun oleh

Instansi Pembina;

• memiliki sertifikat diklat dasar pembentukan

Polisi Kehutanan;

• nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

• memiliki rekam jejak yang baik;

• tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik

dan profesi PNS; dan

• tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

(4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan melalui promosi harus mempertimbangkan

lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional

yang akan diduduki.

(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan melalui promosi direkomendasikan oleh

Pejabat yang Berwenang atas nama instansi dan bukan

yang bersangkutan yang mengajukan.

(6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Polisi Kehutanan melalui promosi dinilai dan

ditetapkan dari tugas jabatan.

(7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan

Fungsional Polisi Kehutanan dibuat sesuai contoh

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.