Pasal 12

(1) Penetapan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Polisi Kehutanan dilaksanakan berdasarkan analisis

jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.

(2) Penghitungan analisis beban kerja ditentukan dari

indikator:

• luas kawasan;

• gangguan kerawanan hutan;

• intensitas peredaran hasil hutan, tumbuhan dan

satwa liar; dan

• kondisi geofisik kawasan hutan.

(3) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Polisi Kehutanan ditetapkan oleh Instansi Pembina

setelah mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan