Pasal 32

(1) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka

Kredit yaitu pejabat pimpinan tinggi yang membidangi

Jabatan Fungsional atau kepegawaian.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

rendah sebagai berikut:

• pejabat pimpinan tinggi madya pada Instansi

Pembina bagi Jabatan Fungsional jenjang ahli

utama; dan

• pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansinya

bagi Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama

sampai dengan ahli madya dan Jabatan Fungsional

kategori keterampilan.

(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka

Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan

sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai

batas waktu yang ditentukan, Angka Kredit ditetapkan

oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka

Kredit.