PERATURAN_BKN TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PEGAWAI NEGBRI SIPIL PADA

Pasal 46

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2O2O

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februart 2O2O

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

RBPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 202O NOMOR 179

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPBGAWAIAN NEGARA

an Perundang-undangan,

Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 202O

TENTANG

DITERIMA : TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI

TANGGAL : SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR

AGENDA : INSTANSI PEMERINTAH

NOTA PERTIMBNTGAN TEKNIS

KEPALA BADAT{ I(EPEGAWAIAN NEGARA

TENTAI{G

PENUGASAIT PEGAWN NEGERI SIPE PADA INSTANSI PEMERINTAH

DAN DI LUAR INSTAI{SI PEMERINTNI

INSTANSI: NAMA LENGKAP A. STTB / Ij azah I Diploma/Akta:

TEMPAT DAN TGL. LAHIR

NIP Nn Tanssal NO. SERI KARPEG B. Ybs. Diserahi tugas sebagai

PANGKAT GOL. RUANG lai tansr'al SEJAK C. Surat Ket. Penghentian Pembayaran Gaji Ttl Nnrnnr

MASA KERJA GOL. F3 BL

Tanggal GAJI POKOK Rp PERS/ KEP/ PERTIMB, NO. D. Formasi Tahun.... Gol. Ruang KEPALA BKN *) TGL. 1. Jumlah PANGKAT 2. Telah diisi

GOL RUANG H

MASA KERJA GOL. TH FII Sisa GAJI POKOK Rp. BBLAKU TMT

PERHITUNGAI{ MASA KER^'A

JUMLAH JUMLAH MULAI DAN SAMPAI PENGALAMAN KERJA DINIl"dtl DENGAN TH. BL. TH. BL.

JUMLAH SELURUHNYA

CATATAN BKN WILAYAH PEMBAYARAN:

PERTIMBANGAN TEKNIS BKN **) USUL NOMOR:

Ditetapkan tanggal Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur I Bupatt I KEPALA *) Walikota BADAN KBPEGAWAIAN NEGARA

") Pilih yang diperlukan **) Pertimbangan ini hanya berlaku dalam jangka waktu (satu) tahun setelah tanggal penetapan

KEPALA Salinan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA. KEPEGAWAIAN NEGARA

ran Perundang-undangan, ttd. oYu BIMA HARIA WIBISANA

ulia Leli Kurniatri

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONBSIA

NOMOR 1 TAHUN 202O

TENTANG

TATA CARA PENBTAPAN PENUGASAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH

DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

Contoh Penugasan dalam jabatan khusus: Dewan Pertimbangan Presiden membutuhkan PNS yang mempunyai kompetensi khusus di bidang perancangan peraturan perundang-undangan. Kompetensi khusus tersebut dimiliki oleh PNS yang menduduki jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Dewan Pertimbangan Presiden menyampaikan permintaan kepada Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi pembina jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Contoh pengembangan karier PNS yang melaksanakan penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah:

Seorang PNS yang bekerja pada Kementerian Keuangan sebelumnya menduduki jabatan pengawas. PNS tersebut ditugaskan pada World Bank menjadi Chief Economisf selama 3 (tiga) tahun untuk memperkaya kompetensi teknis di bidang audit keuangan forensik. Dengan demikian, pengalaman selama dalam masa penugasan sebagai Chief Economisf dapat diperhitungkan sebagai pengalaman dalam jabatan pengawas.

Contoh PNS yang melaksanakan penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah:

Seorang PNS wanita yang melaksanakan penugasan di World Trade Organization melahirkan anak dan mendapatkan cuti melahirkan 16 (enam belas) minggu sesuai ketentuan paket cuti dr World Trade Organization. Dengan demikian, PNS tersebut tidak lagi berhak mengambil cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang cuti bagi PNS.

Contoh pemberhentian PNS yang mengakibatkan berakhirnya penugasan:

PNS Kementerian Sekretariat Negara ditugaskan pada sebuah proyek penanggulangan bencana. Setelah 2 (dua) tahun penugasan yang bersangkutan memasuki masa usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun. Dengan demikian, PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun. Dengan ditetapkan keputusan tersebut maka masa penugasan yang bersangkutan juga berakhir.

Contoh penjatuhan hukuman disiplin PNS yang melaksanakan penugasan pada Instansi Pemerintah:

PNS Badan Kepegawaian Negara yang ditugaskan di KASN diduga melakukan pelanggaran disiplin. Maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa pada instansi induk atau pimpinan pada instansi penerima. Dalam hal PNS yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka pejabat yang berwenang menghukum pada instansi induknya menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Contoh Cuti PNS yang melaksanakan penugasan pada Instansi Pemerintah:

PNS Kementerian Perdagangan yang ditugaskan di BP BATAM berencana mengambil hak cuti tahunan. Dengan demikian, yang bersangkutan menyampaikan permohonan kepada pejabat yang berwenang di BP BATAM untuk ditetapkan hak cuti tahunannya.

Contoh PNS yang menduduki jabatan fungsional yang karena jabatannya melaksanakan tugas pada Organisasi Internasional: PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan tugasnya di World Trade Organization maka dapat ditetapkan Keputusan Penugasan di Luar Instansi Pemerintah tanpa dilakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Investigasi Pengamanan Perdagangan.

Contoh perlakukan PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan Contoh 1: PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang menduduki jabatan fungsional analis kepegawaian dipekerjakan di Kabupaten Karawang dan tetap

menduduki jabatan fungsional analis kepegawaian. Setelah berlaku Peraturan Badan ini, harus diputuskan PNS yang bersangkutan kembali ke Badan Kepegawaian Negara atau pindah instansi ke Kabupaten Karawang. Mengingat kompetensi analis kepegawaian sudah tercukupi di Badan Kepegawaian Negara, maka PNS yang bersangkutan dimutasi ke Kabupaten Karawang.

Contoh 2: PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang dipekerjakan di Komisi Aparatur Sipil Negara, setelah berlaku Peraturan Badan ini, keputusan dipekerjakan diperbarui dengan keputusan penugasan pada Komisi Aparatur Sipil Negara apabila kompetensi PNS sudah tercukupi pada Badan Kepegawaian Negara.

Contoh proyek pemerintah, Organisasi Internasional, dan Organisasi Profesi

Contoh proyek pemerintah antara lain meliputi kegiatan infrastruktur, transportasi, sumberdaya mineral, atau proyek pemerintah dalam rangka pemulihan dampak bencana yang didanai dan dikelola oleh Pemerintah. Contoh Organisasi Profesi antara lain meliputi organisasi profesi dokter, perawat, dan guru. Contoh Organisasi Internasional antara lain meliputi International Monetary Organization Organization (WTO) Fund (lMF) , World Trade , World Health (WHO), atau World Bank.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPEGAWAIAN NEGARA

ran Perundang-undangan,

Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 202O

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH

DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

Contoh: Surat Permintaan Penugasan Pada Instansi Pemerintahldi luar Instansi Pemerintah

Nomor

Sifat

Lampira Kepada n Yth, Menteri/ PimpinanPerihal Permintaan Penugasan Pada Lembaga Instansi Pemerintah/ di luar / Gubernur/ Bupati/ Instansi Pemerintah Walikota ..........*) di

Dengan hormat, **) kami 1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di.... membutuhkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Saudara untuk:

Jenis jabatan yaitu ..... sebanyak ..... jabatan
Persyaratan jabatan yaitu:

Demikian p.r-irrtaan kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Instansi

Tembusan disampaikan kepada: Kepala Badan Kepegawaian Negara

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd. uai dengan aslinya BIMA HARIA WIBISANA

AWAIAN NEGARA

Perundang-undangan, r.'.79fir,,<./t

Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 202O

TBNTANG

TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN

PEGAWAI NEGBRI SIPIL PADA INSTANSI

PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI

PEMERINTAH Contoh: Keputusan penugasan PNS oleh PPK/PyB

LOGO/KOP SURAT

KEPUTUSAN MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA/

GUBERNUR/BUPATI/WALII(OTA/ PyB ... . ...

NOMOR TENTANG

PENUGASAN PNS PADA INSTANSI PEMERINTAHi PENUGASAN KHUSUS PNS

DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH ")

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. . . . . ), MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA/ GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA/ ry/B ... Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam l(eputusan ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan PNS pada instansi pemerintah/penugasan khusus PNS di luar instansi pemerintah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan penugasan pada instansi Pemerintah/Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintah). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Intansi Pemerintah; 4 Peraturan Badan Kepegawaian Nomor .. Tahun 20I9 tentang ... ..; 5 .......; "*) Memperhatikan I Surat ..... Nomor tanggal .. perihal Permintaan Penugasan Pegawai Negeri Sipil. 2 Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut: ]. Nama :

NIP :
Tanggal Lahir :
Pangkat lama/Gol ruang/TMT :
Jabatan .
Unit Kerja : Terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas pada:

Instansi :

'. 2. Jabatan

Jangka waktu : KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberhentikan dari jabatan . . . . . . . .. . .*) KETIGA Kepada PNS yang diberhentikan dari jabatan ... sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menduduki jabatan .... **). KEEMPAT Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbarkan dan perhitungan kembali sebagarmana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestrnya. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Kepala KPPN/Kasda.......

Ditetapkan di pada tanggal

MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA

. . . . *), GUBBRNUR/ BUPATI /WALIKOTA/ PyB.

KEPALA sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

GAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Perundang-undangan, ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

lia Leli Kurniatri

LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 202O

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH

DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

Contoh: Perminta€u1 Perpanj angan

Nomor Sifat Lampiran Kepada Yth. Menteri/Pimpinan LembagaPerihal ,rnrr,aan Perpanjangan / Gubernur/ Bupati/ Penugasan pada Instansi Walikota ..........) Pemerintah/di luar Instansi di Pemerintah

PNS yang melaksanakan penugasan pada Instansi Pemertntahldi luar Instansi Pemerintah pada ....... di bawah ini:

:Nama

NIP :

:Pangkat/ Golongan Ruang Kami informasikan bahwa penugasan PNS yang bersangkutan akan berakhir pada tanggal Mengingat tenaga PNS yang bersangkutan masih dibutuhkan pada ..........., kami mengajukan perminta€ul perpanjang€ul penugasan sampai dengan tanggal Atas persetujuan tersebut kami sampaikan terima kasih

Pimpinan Instansi,

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd. Salinan sesuai dengan aslinya BIMA HARIA WIBISANA

PEGAWAIAN NEGARA

n Perundang-undangan,

Leli Kurniatri

LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR I TAHUN 202O

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI

PEMERINTAH Contoh: Keputusan perpanjangan penugasan PNS oleh PPK/PyB

LOGO/KOP SURAT

KEPUTUSAN MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA/

GUBERNUR/ BUPATI /WALII(OTA/ PyB ........

NOMOR TENTANG

PERPANJANGAN PENUGASAN PNS PADA INSTANSI PEMERINTAH/PENUGASAN KHUSUS PNS

DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH *)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. . . . . . . . ), MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA/ GUB ERNUR/ BUPATI /WALIKOTA/ b/B Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan PNS pada instansi pemerintah/penugasan khusus PNS di luar instansi pemerintah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan penugasan pada instansi Pemerintah/Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintah). Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20I4 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor l1 Tahun 20l7 tentang Manajemen PNS;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 20I8 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Intansi Pemerintah;
Peraturan Badan Kepegawaian Nomor .. Tahun 20I9 tentang .....;
.... .....; **)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

Nama
NIP
Tanggal Lahir
Pangkat lama/Gol ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja Terhitung mulai tanggal . melaksanakan perpanjangan penugasan pada:
Instansi
Jabatan : 3. Jangka waktu KEDUA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2' Kepala KPPN/Kasda" oit"t.pt an di pada tanggal

MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA

GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA/ B/B.....*),

suai dengan aslinya KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

rundang-undangan, ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Leli Kurniatri

← Pasal 45 Lihat Peraturan Lengkap