Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penyuluh KB adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. 5. Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penata KKB adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penatalaksanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. 6. Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PLKB adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan program yang meliputi pencatatan dan pelaporan, komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. 7. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi calon pejabat fungsional dan/atau pejabat fungsional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.