Pasal 34

(1) Dalam hal putusan Majelis berupa pernyataan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, PPKN Badan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS untuk

kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara. (2) Dalam hal putusan Majelis berupa pertimbangan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, PPKN Badan melaksanakan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.