Pasal 24

(1) Pemberian rekomendasi BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) diajukan melalui permohonan tertulis dengan melampirkan: a. Izin pembentukan LAZ Berskala Provinsi dari Direktur Jenderal; b. ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kecamatan yang dimiliki di wilayah tempat pembukaan perwakilan LAZ Berskala Provinsi yang meliputi nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) program bagi penerima manfaat.