Pasal 10

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing terhadap dokumen persyaratan administrasi pengajuan Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j angka 1 dan Pasal 8 ayat (2). (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing meneliti: a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan b. kegandaan pencalonan.