Pasal 34
BAB 4 — PENANGANAN PELANGGARAN
(1) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan klarifikasi melalui media daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli dapat diklarifikasi di Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN terdekat. (2) Dalam hal klarifikasi melalui media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan di Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN terdekat maka Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dapat mendampingi Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli.